Adalah Ping An Insurance yang akan menyelesaikan deficit BPJS hingga 28 Trilyun. Hal ini diungkapkan mentri kemaritiman saat bertandang ke CNBC yang kami kutip dari CNBC. Alasanya sederhana saja, bahwa Ping An Insurance punya pengalaman dalam mengelola data peserta asuransi kesehatan, dengan sistem yang terintegrasi katanya. (Lihat kutipanya di link ini : https://www.cnbcindonesia.com/news/20190823182408-4-94290/china-bisa-jadi-solusi-defisit-bpjs-kesehatan-rp-284-t )
Alasan ini menjadi salah besar, disaat orang sedang berebut mencari data, kita dengan mudah, menyerahkan data rakyat Indonesia,a ke perusahaan asing. Selain itu, kita harus membayar jasa mereka, dan kita juga dirugikan, dari segi kerahasiaan data pribadi rakyat Indonesia.
Bukankah presiden sendiri yang bilang “data is oil” , itu artinya mahalnya data di era digital. Padahal anak bangsa memiliki kemampuan mumpuni, untuk mengolah data yang sederhana seperti itu, Bahkan Finger Print, dan deteksi wajah, pembuatnya adalah orang Indonesia. Persoalan cukup sederhana seperti ini, mengapa musti memanggil perusahaan dari cina ?
Menko Maritim juga membuka peluang untuk menaikan iuran BPJS, dengan alasan iuaran nya kecil resikonya besar. Itu artinya perusahaan asing yang menikmati keuntungan sementara BPJS yang berdarah darah merintis usaha asuransi kesehatan.
Lagi pula Iuaran BPJS, dengan sistem monopolistik yang dimiliki saat ini, harusnya sudah menguntungkan. Apalagi jika kesejahtaran rakyat meningkat, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat.
Kalau dihitung dengan dengan rinci saat ini, seperti yang diungkapkan auditor dari UI cukup mengurangi penyakit jantung saja, BPJS sudah untung.
Persoalan BPJS sebenarnya adalah pada Manejemenya yang masih bisa di manipulasi oleh Rumah sakit dengan bekerjasama antara petugas BPJS di RS yang bersangkutan denagn RSnya. Hal ini terjadi karena kurangnnya control yang memadai.
Sebagai contoh, RS bisa saja bekerjasama dengan petugsa BPJS yang berada ditempatnya, dengan cara menambah obat ataupun merek obta tidak sesuai, atau menambah perlakuan, toh yang tahu antara RS dan petugas BPJS yang berada di RS yang bersangkutan.
Coba bayangkan kalau datanya dipegang asing, tentu akan lebih mudah lagi di manipulasi, Jadi yang harus diperbaiki adalah manajemen nya bukan menaikan iuranya, Apalagi masalah datanya lebh mudah lagi. Karena menaikan iuran bukan berati BPJS tidak rugi, selama praktek praktek kolusi, dan manipulasi di BPJS masih berlangsung. Bisa jadi ruginya malah tambah besar lagi…