Dr Terawan pernah diberikan sangsi oleh IDI karena melanggar Etika Kedokteran, dan IDI pun tidak merekomendasikan Dr. Terawan menjadi MENKES. Saat ini justru Dr Terawan menjadi penguasa tungal bidang kesehatan. Dan tampaknya Dr Terawan Unjuk gigi dengan menyalahkan rekan sejawatnya, atas membengkaknya biaya BPJS kesehatan.
Terawan mengatakan, pasien yang dilayani di beberapa pelayanan kesehatan diberikan secara berlebihan. Padahal seharusnya beberapa tindakan tidak perlu dilakukan, yang pada akhirnya membuat biaya rumah sakit membengkak.
Salah satunya dapat terlihat dari klaim operasi sesar yang sangat tinggi, biayanya mencapai Rp 260 triliun. Belum lagi biaya pengobatan penyakit jantung yang mencapai Rp 10,5 triliun pada 2018. "Artinya apa? Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah-red) melakukan tindakan," kata Terawan seperti do;amsir Detik.com Rabu (27/11/2019).
Padahal seharusnya, lanjut Terawan tindakan pasien di pelayanan kesehatan harus berdasarkan diagnosa yang benar dan diterapi dengan optimal. Sehingga pembiayaan tidak menjadi berat.
Misalnya, Terawan mencontohkan, pada orang yang mengidap kanker stadium 1, seharusnya tidak perlu dilakukan kemo sistemik.
"Ya matinya bukan karena kankernya, tapi obat-obatnya yang berlebihan. Itu yang namanya jangan maksimal, tapi optimal," tuturrnya MENKES yang tidak dapat rekomendasi IDI tersebut.
Terawan juga menyebut perbandingan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO. Idealnya, perbandingan tersebut adalah 20 persen, namun di Indonesia perbandingannya mencapai 45 persen.
"Saya yakin dokter-dokter membela diri "wah saya sesuai aturan". Lho saya ini dokter fungsional. Saya dokter beneran, saya ngelayani pasien. Sama-sama lah melihat," papar Dokter yang pernah di beri sangsi IDI tersebut.
Pelayanan kesehatan yang maksimal, menurutnya malah bisa membahayakan nyawa pasien. Ia berharap tak lagi tindakan yang notabene merugikan pasien. Menkes meyakini, jika para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebesar yang sekarang.
Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin membantah tudingan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang menyebut bahwa besarnya tunggakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan disebabkan oleh ulah oknum dokter.
Dia menyebut bahwa persoalan iuran BPJS Kesehatan sudah salah sedari awal rendah. Sehingga, menyalahkan dokter bukanlah hal yang tepat.
Zaenal menyebut bersama timnya sudah melakukan kajian perihal besaran biaya jaminan kesehatan kala masih menjabat sebagai Ketua IDI beberapa tahun lalu. Saat itu, IDI mengusulkan biaya terendah untuk kelas 3 yakni Rp 28 ribu
Dia menyebut bahwa persoalan iuran BPJS Kesehatan sudah salah sedari awal rendah. Sehingga, menyalahkan dokter bukanlah hal yang tepat.
Zaenal menyebut bersama timnya sudah melakukan kajian perihal besaran biaya jaminan kesehatan kala masih menjabat sebagai Ketua IDI beberapa tahun lalu. Saat itu, IDI mengusulkan biaya terendah untuk kelas 3 yakni Rp 28 ribu
Namun, kala pemerintah memutuskan kenaikan biaya, tentu ada penolakan dari masyarakat. "Nah itu jadi persoalan. Kita tetap dengan iuran sangat rendah. Ketika dinaikkan masyarakat protes. Jadi 2016 kenaikan dilakukan bertahap, tapi Komisi 9 (DPR) protes dan Perpres dicabut. selama 2 bulan itu agak normal (ketika dinaikkan), tapi ketika dicabut anjlok lagi, defisit bengkak lagi. Sumbangan defisit terjadi tiap bulan," papar Zaenal
Zaenal meminta Menkes Terawan lebih fokus untuk mengkaji ulang terkait kebijakan yang sudah dibuat daripada menuding dokter sebagai salah satu pemicu defisit BPJS Kesehatan.
"Itu dulu yang perlu diketahui menteri kesehatan, dibanding langsung dia menuduh sejawatnya sendiri melakukan kesalahan. Itu dulu yang harus dipahami menteri karena menteri kan dokter juga, tahu tentang itu. Bahkan dia dokter spesialis. Dokter Radiologi. Tentu dia harus mengerti itu. Itu udah salah awalnya," sebutnya tegas.
Ia menilai akan lebih berdampak untuk menyelesaikan persoalan yang lebih fundamental dibanding menyalahkan dokter di tingkat bawah.
"Dokter hanya mendapat dari Rumah Sakit. Karena BPJS nggak bayar langsung ke dokter. Bayar ke RS. Abis itu nanti RS ngasih jasa dokter. Jauh menurut saya. Jadi BPJS nggak bayar langsung ke dokter, bayar ke RS. Jadi kalo ada yang dicurigai, apa RS dulu karena RS yang bayar ke dokter. Nanti menuduh pihak farmasi juga di sana kan. Terlalu banyak yang harus kita tuduh. Perbaiki aja dulu," katanya.
Sebelumnya, Terawan menyebut defisit BPJS Kesehatan terjadi karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien hingga jor-joran. Dalam artian, banyak dokter memberikan tindakan yang tidak perlu dan membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.
Hal ini terlihat dari klaim operasi sesar yang sangat tinggi, mencapai Rp 260 triliun. Belum lagi, biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.
"Artinya apa? Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah-red) melakukan tindakan," katanya dikutip dari detik.com.