Akurasi dana APBN 2020 terkait program Kartu Pra-Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dipertanyakan banyak pihak, terutama yang mengikuti Raker dengan ibu Sri Mulyani. Ada selisih sampai Rp 300 milyar antara pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Selisih angka Rp 300 milyar itu nggak sedikit lho, jadi perlu segera diklarifikasi mana angka sesungguhnya sesuai asas transparansi keuangan, baik oleh Menkeu Sri Mulyani maupun Menaker Ida Fauziyah. Menaker Ida Fauziyah, bahkan sempat menjelaskan tentang kartu PraKerja itu di DPR bahwa ada uang Rp 50 milyar yang sudah dipegang Kemnaker untuk melakukan assesmen.
Selisih Rp 300 milyar dimaksud terungkap setelah Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pemerintah menyiapkan Rp 10 trilyun untuk kartu pra-kerja termasuk biaya pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang bagi 2 juta orang. Juga, dana itu dialokasikan membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000; insentif pasca-pelatihan Rp 500.000; dan biaya pengisian survei tiga kali dengan insentif Rp 50.000.
"Sehingga total manfaat per peserta Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000. Total anggaran sekitar Rp 10 triliun tersebut nantinya akan diperuntukan untuk 2 juta peserta,” kata Ida dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Sementara sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 triliun tahun 2020 untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kartu prakerja, hal ini diungkapkan dalam rapat kerja di DPR.
Dua pernyataan yang berbeda, tapi selisihnya cukup besar mencapai 300 millar. Mudah mudaban ini hanya slip by tongue semata. tapi siapa yang slip by tongue ? ida fauziah atau Sri Mulyani, kita tunggu klarifikasinya ?