Untuk itu kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus
menambah sekolah negeri agar jadi solusi kekurangan daya tampung sekolah.
Karena kendala Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) yang ramai jadi polemik di Provinsi DKI Jakarta lebih diakibatkan jumlah
daya tampung sekolah kurang. Setidaknya ada dua opsi yang harus dikerjakan
secepatnya Yaitu, Menambah Sekolah baru atau menambah ruang kelas baru
"Opsi ini punya dampak yang cukup
signifikan, terlebih untuk sekolah swasta skala kecil dan berlatar ekonomi ke
bawah. dapat dipastikan akan ada dampak bagi sekolah swasta. Beberapa sekolah
swasta akan gulung tikar, terutama kelas bawah."
Sedangkan opsi selanjutnya dengan
pemberdayaan dukungan ke sekolah swasta dari pemerintah daerah. Seperti yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya,
Dalam pemberdayaan mutu, dan dukungan untuk sekolah swasta merupakan solusi lebih
efektif untuk menangani permasalahan daya tampung siswa.
Karena dimana ada sekolah negeri, pasti ada sekoalh
swasta,sehingga pemerintah harus adil secara kesetaraan.Sekolah swasta
selama ini berperan menampung kuota lulusan yang tak bisa ditampung di
sekolah negeri. Karena daya tampung sekolah negeri di Daerah tak bisa
memenuhi seluruh jumlah lulusan sekolah.
Namun sayangnya berdasarkan data yang ada saat
ini, daya tampung SMA negeri sebanyak 28.428 siswa. Dan daya tampung SMK negeri
sebanyak 19.182 siswa. Sedangkan jumlah lulusan SMP ada 144.598 siswa. Artinya
SMA dan SMK negeri memenuhi 32,93 persen keseluruhan siswa lulusan SMP.Untuk
jenjang SMP daya tampung sekolah negeri mencakup 70.702 siswa. Sedangkan jumlah
siswa lulusan SD di Jakarta sebanyak 153.016 siswa. Artinya kuota SMP negeri
memenuhi 46,21 persen keseluruhan siswa lulusan SD.
Sebelumnya PPDB DKI ramai menuai kritik karena aturan
usia yang dinilai menyebabkan banyak siswa berusia muda tak bisa masuk sekolah
negeri. Orang tua pun menuntut PPDB jalur zonasi dibatalkan dan
diulang.Namun perkara peserta PPDB tak lolos bakal tetap didapati dengan
teknis seleksi apapun, karena daya tampung sekolah negeri yang tidak memadai.
Jadi harus realistis juga, mau pake cara apapun, selama
input dan outputnya tak seimbang maka, sampai kapan pun akan selalu bermasalah,
jika mereka wajib masuk sekolah negri..
Jadi kebutuhan kolektif dan individu yang manayng menonjol dalam kasus PPDB ini..
Mantan Aktivis Mahasiswa Antropologi Universitas Brawajaya
o
o
o
o
1