Rencana besar Presiden Joko Widodo untuk membentuk raksasa pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu tengah dimatangkan skema. Akhir tahun ini diharapkan aksi korporasi tersebut bisa dieksekusi.
Sumber yang mengetahui informasi itu berbisik bahwa ada dua skema yang tengah diajukan ke pemegang saham untuk melebur dua perusahaan pembiayaan pelat merah itu di bawah bank berkode saham BBRI tersebut.
Skema pertama adalah BRI mengakuisisi PT Pegadaian dan PT PNM. Adapun, skema kedua adalah berbentuk holding perusahaan pembiayaan UMKM.
“Skema akuisisi yang menguat diusulkan kepada pemerintah,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Kamis (12/11/2020).
Namun, lanjutnya, skema untuk mengakuisisi masih terkendala regulasi. Dia tidak menyebutkan secara pasti regulasi apa yang mengganjal aksi korporasi tersebut.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) Sunarso didampingi direksi lainnya menyimak pertanyaan awak media sesuai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Menurutnya, gagasan dasar akuisisi PT Pegadaian dan PT PNM oleh BRI agar kedua perusahaan tersebut menjadi anak usaha. Dengan menjadi anak usaha akan ada anak tangga bagi nasabah untuk naik kelas dari pembiayaan ultra mikro, mikro, menengah hingga perusahaan besar.
“Jadi nasabahnya tidak berkutat menjadi usaha mikro saja. Dia bisa naik kelas, misal dari PNM atau Pegadaian ke BRI dengan kapasitas pembiayaan yang lebih besar, usaha kecil, menengah, hingga besar,” tuturnya.
Sumber tersebut masih enggan buka suara berapa dana yang dikeluarkan, apabila disetujui skema akuisisi. Jika menggunakan skema holding, BRI tidak akan mengeluarkan biaya, seperti halnya holding perusahaan pelat merah lainnya.
BACA JUGA : BRI Akan Ada Aksi Korporasi, Inikah Bocoran dari Erick Thohir?
Skema holding ini hanya memindahkan kepemilikan saham pemerintah kepada salah satu BUMN yang ditunjuk. Dalam hal ini, BRI akan menerima limpahan saham dari PT Pegadaian dan PT PNM.
Saat ini, sudah ada beberapa holding yang terbentuk, yaitu holding BUMN perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), holding BUMN kehutanan di bawah Perum Perhutani, dan holding BUMN pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia (Persero).
Selain itu, holding BUMN semen di bawah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, holding BUMN pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan holding BUMN migas di bawah PT Pertamina (Persero).
Secara neraca keuangan, apabila dilakukan holding, aset akan dikonsolidasikan oleh induk. Dalam hal ini, PT PNM dan PT Pegadaian akan dikonsolidasikan di bawah BRI. Aset bank pelat merah tersebut tentu akan makin menggelembung.
Pada posisi akhir tahun lalu, aset PT Pegadaian mencapai Rp65,32 trilun. Tahun ini, aset ditargetkan mencapai Rp71,23 triliun. Hingga Agustus 2020, aset perusahaan pelat merah itu mencapai Rp70,3 triliun.
Adapun laba perseroan ditargetkan Rp2,45 triliun, turun 21,2 persen secara year-on-year (yoy) dari 2019, yang senilai Rp3,11 trilun.
Sementara itu, aset PT PNM per September 2020 mencapai Rp24,81 triliun, naik 14,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp21,6 triliun.
Kemudian, aset konsolidasi BBRI per September 2020 mencapai Rp 1.447,85 Triliun atau tumbuh 10,89 persen secara yoy. Adapun laba yang dibukukan mencapai Rp14,15 triliun selama 9 bulan pertama 2020, menyusut 42,94 persen secara tahunan dari Rp24,8 triliun.
Pada Rabu (11/11), Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo membenarkan mengenai rencana aksi korporasi perseroan. Hal itu yang menyebabkan perseroan terlambat menyampaikan laporan keuangan audited per September 2020.
Menurut Haru, pemaparan yang sedikit terlambat lumrah bagi emiten perbankan.
"Hanya saja, memang betul ada corporate action. Itu kami nanti sebutkan, belum bisa jadi bahan publik," katanya.
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi (tengah) didampingi direksi lainnya memberikan penjelasan mengenai kinerja perusahaan dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanutan III PNM sebesar Rp6 triliun di Jakarta, Senin (29/4/2019)./Bisnis-Dedi Gunawan
Meskipun belum mau membagi informasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut, Haru mengatakan hasil dari aksi korporasi akan tetap ditujukan untuk menunjang bisnis perseroan, yakni pengembangan sekaligus ekspansi debitur UMKM.
"Itu arahnya ke mana, ya tetap untuk pengembangan bisnis UMKM kami," tuturnya.
Direktur Utama BRI Sunarso menambahkan ke depan, perseroan akan lebih banyak menggarap debitur ultra mikro baru. Bahkan, perseroan kembali membuat target rasio kredit UMKM baru menjadi 85 persen dari yang saat ini sudah mencapai 80 persen.
"Dari yang belum unbankable, kami bawa masuk ke perbankan dengan perkuat basis ultra mikro dan unbankable kami masukkan," ujarnya.
Sunarso menyampaikan segmen unbankable memang belum banyak digarap oleh BRI selama ini. Segmen ini termasuk kelas miskin produktif yang diyakini memiliki pangsa pasar sangat besar, tetapi hanya sangat sedikit bank yang bermain.
Meskipun manajemen masih enggan membeberkan aksi korporasi tersebut, pada akhir Februari 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan bahwa tiga BUMN akan terlibat dalam sebuah sinergi.
Tiga perusahaan pelat merah tersebut yaitu BRI, PT Pegadaian, dan PNM. Rencana ini sebenarnya dicanangkan pada awal tahun dan ditargetkan selesai pertengahan tahun ini. Saat itu, Erick belum menjelaskan lebih rinci terkait bentuk sinergi apa yang akan dilakoni BRI, Pegadaian, dan PNM.
Karyawati merapikan perhiasan emas di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Selasa (5/5/2020)./Bisnis-Himawan L Nugraha
Namun, ketiga BUMN ini punya pangsa pasar wong cilik, segmen menengah ke bawah. Sebelumnya, ketiga perusahaan pelat merah itu sudah melakukan kolaborasi sejak jauh hari. BRI misalnya, sudah menggandeng PNM untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro ke sejumlah pedesaan.
“[Pada] Juni ini juga terjadi sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Ini akan luar biasa, jadi cepat-cepat beli sahamnya BRI,” paparnya dalam acara Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2).
Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyinggung mengenai holding BUMN. Pada pengujung tahun lalu, Jokowi ingin ada percepatan bagi masyarakat untuk mengakses kredit. Salah satunya dengan mendorong UMKM untuk membentuk kelompok usaha, klaster, hingga nantinya dibuat holding.
"Nanti ada holding usaha mikro yang bisa akses marketplace dan pemasaran, baik di nasional maupun global," paparnya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Tempo.co.