Oleh Helmi Adam
Pemerintah bersama DPR telah menetapkan, Anggaran Penerimaan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Dimana dalam tema anggaran kali ini adalah
peningakatan SDM. Namun sayangnya postur
anggaran pemerintah, tidak menunjukan penekanan pada SDM, karena kita tidak
melihat postur anggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas SDM. Hal ini
bisa dilihat dari anggaran 10 departemen tertinggi. Justru yang tertinggi adalah
anggaran Pertahanan yang mencapai 127,4 Trilyun, kemudian disusul dengan PUPR yang
mencapai 120,2 Trilyun, kemudian yang ketiga adalah kepolisian yang mencapai 90,3
trilyun.
Sedangkan peningkatan kualitas SDM melalui Departemen Riset Dikti
hanya 42,2 Trilyun, dan kemendikbud 35,7 Trilyun, mengalami penurunan jika dibandingkan
tahun lalu. Jika kedua departemen ini digabung sekalipun masih kalah dengan
kepolisian yang mencapai 90,3 Trilyun.
Sementara APBN saat ini berjumlah, 2.582,8 trilyun dengan
rincian penerimaan dan belanja sebagai berikut :
Penerimaan pajak sebesar 1.861,8 trilyun
Penerimaan bukan pajak 359,3 trilyun
Penerimaan hibah 0,5
trilyun
Defisit sebesar 307,2 trilyun
Belanja Pemerintah Pusat
1.670 trilyun
Dan belanja tranfer daerah sebesar 858,8 trilyun
Oleh kerena itu wajar jika kita mempertanyakan apakah ada
keberpihakan anggaran pada peningkatan kualitas SDM ?
Kalau kita lihat anggaran total pemerintah untuk pendidikan naik sebesar 29,6 persen, dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar 390,3 trilyun, menjadi sebesar 505,8 trilyun. Dari anggaran sebesar
itu digunakan untuk : 20 jutaan, penerima
kartu KIP, kemudian, 500 ribuan, penerima mahasiswa bidik misi, prasarana dan sarana
pendidikan, peningkatan vokasi.
Lalu efektifitas anggaran nya ?
Kita ketahui dalam judul besarnya adalah peningkatan kualitas
SDM, seharusnya angagaran Dikti, dan Dikbud lah yang diperbesar untuk meningkatkan
kualitas gurunya, dan sarana parsarana gurunya, sebagai salah satu elemen
penting dalam proses belajar mengajar.
Karena jika kita ingin meningkatkan kualitas SDM, harus dimulai
dari dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan, yang terpenting adalah proses
belajar mengajarnya, apakah melalui online atau secara langsung, semuanya harus
ditingkatkan secara bersama sama.
Karena jika kita berpatokan pada anggaran tahun lalu saja, ada
187.828 anak Indonesia putus sekolah. Dari yang putus sekolah tersebut 73 ribu
orang, berasal dari sekolah kejuruan ayng justru sedang digalakan pemerintah.
Disisi lain adalah tidak klop nya jumlah pengangguran dengan
pendidikan nya. Jumlah lulusan SMK yang menganggur lebih banyak, yaitu 11,24 %,
dibanding lulusan SMA sebesar 7,95%, Begitupun
antara sarjana dan vokasi. Sarjana yang menganggur mencapai 5,89 % sedangkan
Vokasi yang diharapkan bisa langsung bekerja, pengangguran nya lebih tinggi
mencapai 6.02%.
Oleh karena itu jika kita berpihak pada SDM unggul, harusnya
kita mulai dari pembenahan di sektor pendidikan. Saat ini saja, angkatan kerja
kita adalah 50 persen lebih, lulusan SMP kebawah. Artinya ada masalah dibidang
SDM kita, karena pendidikan yang belum merata.