Oleh Helmi Adam
Dalam menilai sebuah keberhasilan program, adalah dengan melihat target target dalam perencanaan nya, apakah sudah tercapai atau belum.
Begitupun dalam melihat keberhasilan dan kegagalan tim ekonomi Jokowi JK, maka kita akan membandingkan dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasioanalnya. Apakah sudah mencapai target atau belum ?
Leh karena itu kiat berani mengatakan ; Tim Ekonomi Pemerintahan Jokowi JK telah gagal mencapai empat target ekonomi makro yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang dapat di uraikan sebagai berikut ;
Pertama, pertumbuhan ekonomi. menurut RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat mulai 2015-2016. Pada 2017, ekonomi diperkirakan sudah mencapai kisaran 7,1 persen. Lalu, melaju di kisaran 7,5 persen pada 2018 dan 8 persen pada 2019.
Namun pada kenyataan nya ekonomi domestik hanya mampu melaju di angka 4,79 persen pada 2015, 5,02 persen pada 2016, 5,07 persen pada 2017, dan 5,17 persen pada 2018. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi baru mencapai kisaran 5 persen. Bahkan, per semester I 2019, ekonomi cuma tumbuh di kisaran 5,06 persen.
Artinya lebih rendah jika dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya (2010-2014) yang rata-rata mendekati 5,5 persen sampai 6 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010-2014 berhasil lebih baik dari periode 2015-2019 karena didukung oleh tingginya harga komoditas di pasar internasional. Hal tersebut membuat sumbangan ekonomi dari kegiatan ekspor cukup tinggi.
Sedangkan pada kabinet Jokowi JK , booming harga komoditas sudah berakhir dan akibatnya, kita (Indonesia) tumbuh di kisaran 5 persen, lebih rendah, tetapi termasuk relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas negara-negara lain. Indonesia, hanya kalah dari China dan India yang tumbuh di kisaran 6 persen.
Keduaadalah tingkat kemiskinan. menurut RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun dikisaran 7 persen sampai 8 persen pada penghujung tahun ini.
Sedangkan kenyataan nya pada Maret 2019, tingkat kemiskinan berada di angka 9,41 persen. Bahkan, diperkirakan kemiskinan hanya akan mentok di kisaran 9,2 persen, di akhir tahun ini.
Ketiga, adalah tingkat ketimpangan alias gini ratio. Pemerintah menargetkan gini ratio bisa mencapai 0,36 pada akhir tahun ini. Sedangkan pada kenyataan nya pada Maret 2019 hanya mencapai 0,382.
memang masih jauh panggang dari api, tetapi yang penting trennya sudah di bangun, yaitu menjauh atau lebih rendah.
memang masih jauh panggang dari api, tetapi yang penting trennya sudah di bangun, yaitu menjauh atau lebih rendah.
Keempat, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah dalam RPJM menargetkan IPM mencapai 76,3 pada 2019. Namun kembali meleset, IPM hanya mampu mencapai angka 71,3 pada akhir 2018. Proyeksi pemerintah sendiri IPM, Indonesia hanya mencapai 72 pada tahun 2019.
Pemerintah hanya mampu memenuhi target inflasi. Per September 2019, inflasi berada di kisaran 3,39 persen per September 2019. Angka ini berada dalam target RPJMN 2015-2019 di kisaran 3,5 persen sampai 5 persen.
Oleh karena itu harusnya pemerinath menerapkan tiga target di RPJM sehingga bisa mudah tercapai yaitu, target optimis pertumbuhan ekonomi diangka 6,5 -7 Persen, target moderat diangka 6 – 6,4 Persen dan target Pesimis dia angka 5,5-6 persen.
Pemerintah hanya mampu memenuhi target inflasi. Per September 2019, inflasi berada di kisaran 3,39 persen per September 2019. Angka ini berada dalam target RPJMN 2015-2019 di kisaran 3,5 persen sampai 5 persen.
Oleh karena itu harusnya pemerinath menerapkan tiga target di RPJM sehingga bisa mudah tercapai yaitu, target optimis pertumbuhan ekonomi diangka 6,5 -7 Persen, target moderat diangka 6 – 6,4 Persen dan target Pesimis dia angka 5,5-6 persen.
Mampukah tim ekonomi menjalankan nya ? catatan pentingnya adlah, tidak bisa ekonomi makro menggantungkan diri pada kondisi domestik belaka. Sehingga wajar harus memilki tiga skenario target, mengingat situasi global juga mempengaruhi ekonomi makro sebuah Negara.
Yang jelas Globalisasi menyebabkan interdepedensi antara satu Negara, dengan negara lainya.
