Saat ini diperkirakan setidaknya satu juta warga Uighur mendekam
di kamp "re-edukasi" atau disebut jaga sebagai kamp konsentrasi abad
modern. Di sana mereka tidak hanya dipaksa hidup di ruang sempit, berjejalan
dengan tahanan lain, tetapi juga menjalani penyiksaan secara rutin.
Mereka yang dilepaskan menjalani kehidupan bak di
penjara terbuka lantaran pengawasan ketat terhadap semua anggota keluarga.
Prof. Dr. Susanne Schrter, Direktur Institut Islam Global di Universitas
Frankfurt , berkesempatan diwawancarai Rodion
Ebbighausen di Jerman. Berikut kutipan
wawancaranya.
DW: Betapa besarnya dimensi
sistem pengawasan dan re-edukasi di Xinjiang baru diketahui secara perlahan.
Bagaimana Anda menilai kebijakan ini dalam konteks Cina?
Schrter: Pemerintah Cina adalah sebuah pemerintahan
yang sangat otoriter dan berusaha menundukkan oposisi dengan berbagai cara.
Metode ini tidak hanya diterapkan terhadap bangsa Uighur, tetapi juga semua
yang menuntut liberalisasi atau demokratisasi. Dulu ada gerakan Falun-Gong yang
ditumpas dengan cara-cara ekstrim, contoh lain adalah pendukung Dalai Lama di
Tibet. Jadi tidak mengejutkan jika kita melihat bagaimana pemerintah Cina
memperlakukan oposisi Uighur.
Kamp re-edukasi dalam sejarah Cina Komunis di abad
ke20 merupakan metode yang lazim digunakan. Cara ini ditempuh untuk memaksakan
ideologi Partai Komunis kepada masyarakat dan sekaligus membuat gentar oposisi.
Semua kelompok masyarakat terkena dampaknya, terutama jika mereka dituduh
melakukan perlawanan terhadap pemimpin politik Cina.
Apa yang melandasi kebijakan
Beijing di Xinjiang?
Bangsa Uighur melancarkan gerakan kemerdekaan. Di mata
para pemimpin Cina, hal ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk menindak
mereka secara keras. Selain itu gerakan separatisme di Xinjiang tidak murni
politis, tetapi juga dibungkus dalam bingkai muslim. Gerakan Islamis Turkestan
Timur saat ini diakui oleh PBB atau Amerika Serikat sebagai gerakan teror.
Sejak beberapa tahun kelompok ini melancarkan serangan teror spektakuler,
seperti ledakan bom di stasiun kereta Kunming pada 2014 yang menewaskan lebih
dari 30 warga sipil. Pemerintah di Beijing kerap menggunakan alasan ini untuk
membenarkan kebijakan mereka terhadap bangsa Uighur.
Cara ini yang digunakan pemerintah Cina terhadap
berbagai kelompok oposisi, yakni lewat persekusi, intimidasi maksimal dan juga
dengan kamp kerja paksa yang kini disebut kamp re-edukasi.
Selama ini Cina selalu berhasil menerapkan metode ini.
Karena warga Uighur tidak memiliki ruang gerak lagi lantaran pengawasan yang
seksama. Hal itu menguntungkan pemerintah Cina. Bahwa kebijakan mereka melanggar
prinsip Hak Asasi Manusia adalah satu hal, tapi hal lain adalah metode itu
berhasil menundukkan segala bentuk perlawanan dan hal ini lah yang diinginkan
pemerintah.
Jika perlawanan dari dalam tidak
lagi dimungkinkan, maka cuma tekanan dari luar yang bisa menggerakkan Cina.
Apakah hal ini bisa diharapkan dari negara-negara muslim?
Kritik terhadap Cina soal pelanggaran HAM terhadap
bangsa Uighur kebanyakan datang dari negara barat. Sampai beberapa tahun silam
Turki misalnya mendukung perjuangan etnis Uighur. Perdana Menteri Recep Tayyip
Erdogan bahkan menyebut kebijakan Cina di Xinjiang sebagai "genosida"
pada tahun 2009. Dia juga lama mendukung gerakan separatisme dan menampung
pelarian dari Xinjiang. Para pemimpin Uighur itu tidak hanya mendapat suaka,
tetapi juga dibebaskan untuk melakukan aktivitas politik.
sikap Ankara sudah berubah. Pada 2017 silam menteri luar negeri Turki mengumumkan kebijakan keras terhadap warga Uighur yang hidup di pengasingan. Demonstrasi dan aksi politik minoritas Uighur di Turki saat ini tidak lagi diizinkan. Beberapa bahkan ditangkap. Erdogan pada lawatannya musim panas 2019 lalu bahkan memuji kebijakan minoritas pemerintah Cina.
Bagaimana menjelaskan perubahan sikap Erdogan?
Alasannya ada dua. Yang pertama adalah memburuknya hubungan Turki dengan negara barat. Ankara mencari kekuatan alternatif dan mendapati Cina sebagai sekutu baru. Yang kedua adalah hubungan dagang. Turki saat ini berkutat melawan krisis ekonomi dan membutuhkan hubungan perdagangan yang sehat. Dengan negara barat situasinya semakin sulit lantaran urusan Hak Asasi Manusia yang berimbas pada hubungan ekonomi. Cina sebaliknya tidak tertarik apakah Erdogan membungkam oposisi atau tidak.
Bagaimana sikap negara mayoritas muslim yang lain?
Iran misalnya tidak melayangkan kritik terhadap kebijakan Cina. Cina adalah importir terbesar minyak dari Iran, banyak berinvestasi di sektor migas dan aktif melebarkan hubungan dagang dengan Iran. Pakistan dan Arab Saudi juga bungkam atas alasan ekonomi. Pangeran Muhammad bin Salman bahkan memuji kebijakan minoritas Cina dan hal serupa diungkapkan berbagai negara Arab. Dalam hal ini pun hubungan ekonomi menjadi faktor penentu.
Banyak negara Islam dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter dan sering mendapat kritik dari negara barat lantaran pelanggaran HAM. Hal ini berlaku untuk Mesir, negara-negara Teluk, untuk Pakistan, Iran dan sejumlah negara lain. Cina sebaliknya sama sekali tidak tertarik pada urusan HAM. Negara manapun bisa berbisnis dengan Cina tanpa perlu takut mendapat kritik terkait kebijakan internal masing-masing.
Prof. Dr. Susanne Schrter adalah Direktur Pusat Penelitian Islam Global di Universitas Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurt, Jerman