Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan dengan sangat agar Jokowi mendeklarasikan status darurat nasional untuk merespons pandemi virus Corona.
Bila status darurat nasional diterapkan, ada sejumlah hal yang bakal dilakukan pemerintah. Berikut ini penjelasan mengenai status tersebut.
Dihimpun dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, Minggu (15/3/2020), Indonesia mengenal adanya 'status keadaan darurat bencana nasional'.
Bila kondisi itu ditetapkan, hal yang terjadi adalah: dana siap pakai bisa digunakan, BNPB dan BPBD mendapat kemudahan akses menangani bencana, kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi negara, serta posko nasional diaktifkan.
Lewat suratnya kepada Jokowi, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sendiri menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Masalah terbesar pemerintah jika ini diberlakukan, Duitnya dari mana ?. Pemerintah saat ini mengalami, perlambatan ekonomi yang semakin cepat, dengan peristiwa corona. Bahkan Rizal Ramli sendiri meramalkan akan ada krisis ekonomi.
Namun Jika tidak diumumkan maka, persoalan akan berdampak secara social maupun politik. Dan bisa terjadi krisis sosial yang berujung pada krisis Politik.
Pertanyaan nya Justru kembali pada janji kampanye Jokowi, yang mengatakan “duitnya ada asal mau kerja” ketika ditanya pak prabowo “ Duitnya, dari mana ?”.
Kalau mengikuti logika pak Jokowi yang mengatakan “Duitnya ada, asal mau kerja” maka pertanyaan nya adalah : " Sudah bekerjakah pak Jokowi ?".