Sepertinya calon jemaah haji tahun ini terpaksa harus ikhlas tidak jadi diberangkatkan pemerintah.
Hal itu merujuk pada keputusan Pemerintah Arab Saudi yang masih menutup tempat ibadah umat seluruh penjuru dunia itu akibat adanya wabah virus corona.
Melihat itu semua, Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku miris dengan sikap Pemerintah RI yang belum memberikan kepastian kepada para jemaah haji.
Bahkan Kementerian Agama RI (Kemenag) memberatkan calon jemaah diwajibkan melunasi iuran Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) 2020.
Fadli Zon juga membaca wacana Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menyatakan pemerintah telah meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
"Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap mereka teruskan. Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan," ujar Fadli lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/3).
Fadli Zon
✔
@fadlizon
· Mar 26, 2020
Artinya, ini kan tinggal menghitung hari saja. Tapi hingga hari ini kepastian pelaksanaan ibadah haji masih saja dibiarkan menggantung.
Fadli Zon
✔
@fadlizon
Alih-alih menyusun skenario darurat, saya melihat Pemerintah malah meminta agar para jamaah haji segera melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 2020.
17
9:03 AM - Mar 26, 2020
Twitter Ads info and privacy
See Fadli Zon's other Tweets
Fadli meminta agar Kemenag segera mengeluarkan keputusan atau kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, tanpa harus menunggu keputusan Arab Saudi.
"Terkait kondisi darurat global Covid-19, Indonesia tidak harus selalu menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi. Kita bisa bahkan harus segera membuat keputusan sendiri berdasarkan kondisi terkini di dalam negeri serta proyeksi wabah setidaknya hingga dua bulan ke depan," terang Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan untuk urusan kecil di dalam negeri seperti tidak melaksanakan ibadah salat jumat dan melarang berada di kerumunan pemerintah mampu melaksanakan.
Namun, mengenai pelaksanaan ibadah haji sepertinya pemerintah masih belum bersikap.
"Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal, melibatkan lebih dari 2,4 juta orang?" demikian Fadli Zon dilansir dari Kantor Berita RMOLID. [dzk]
sumber rmol.id
sumber rmol.id