@dam Channel Peduli Rek : BCA A//N Ayesha Adhanirizky Adam No 4730598926 Bantuan anad Dibutuhkan Saudara saudara Kita
Setelah diam cukup lama mengamati kinerja pejabat dalam mengelola anggaran negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mulai bersuara nyaring. Tak tanggung-tanggung. BPK mengungkap 2 borok pemerintah pusat sekaligus pada hari yang sama, Senin (11/5/2020)
Borok pertama diungkap oleh ketua BPK Agung Firman Sampurna berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
Seperti diketahui, pemerintah Pusat masih berutang DBH pada DKI Jakarta. Anies sudah berulangkali menagih utang tersebut. Pusat yang diwakili menteri keuangan terbaik dunia selalu beralasan DBH hanya bisa dicairkan jika sudah ada audit keuangan dari BPK.
Ketua BPK dengan tegas menolak pernyataan Sri Mulyani. Menurut Agung, pemerintah pusat tak perlu menunggu hasil audit terlebih dahulu untuk mencairkan DBH Pemprov DKI karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan BPK.
Jleb. Berarti usaha keras Anies Baswedan untuk meminta hak warga Jakarta kepada Pusat sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Tinggal pemerintah pusat saja yang harus berpikir, mau tidak mereka membayar utang ke DKI tepat waktu atau mencari alasan lain yang bisa membuat publik semakin muak mules dan muntah!
Clear and clean soal DBH.
Borok pemerintah pusat berikutnya diungkap anggota BPK RI periode 2019-2024, Achsanul Qosasi, berkaitan dengan data penerima Bantuan Sosial penanganan Covid-19.
Ternyata, data kemiskinan yang dipakai pemerintah pusat dan Pemda untuk menyalurkan bantuan sosial adalah data lama. Data ini berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014. Sehingga wajar menurut BPK Bansos tidak tepat sasaran.
Lebih fatal lagi. Pejabat Biro Pusat statistik (BPS) turut mengakui data kemiskinan Kemensos tidak pernah diperbarui sejak tahun 2015 dengan berbagai alasan.
Luar biasa sekali bangsaku. Luar biasa meremehkan. Data yang sudah berusia 6 tahun masih dijadikan basis data untuk mengucurkan bantuan sosial. Padahal tiap tahun selalu ada klaim dari pemerintah pusat jika jumlah rakyat miskin selalu menurun.
Merujuk data Biro Pusat statistik sebagai acuan baku, jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa. Sementara tahun 2019 berjumlah 24,79 juta jiwa. Artinya ada selisih 2,94 juta jiwa warga yang TAK LAYAK menerima bantuan.
Astaga. Pantas saja banyak rumah warga yang tergolong mampu dan layak, tetap saja dianggap miskin. Rupanya pemerintah pusat terkecoh. Bayangkan betapa besar potensi kebocoran negara akibat pemerintah malas memutakhirkan data.
Maka wajarlah jika tempo hari sempat terjadi salah paham antara Anies dengan beberapa menteri. Anies mengucurkan Bansos berdasarkan data yang ada dengan menyesuaikan fakta di lapangan. Sementara para menteri mungkin bertahan dengan data usang!
Artinya persoalan Anies dengan para menteri Jokowi bukan sekedar beda pandang soal jumlah KK atau jumlah jiwa semata, tapi menyangkut basis data di lapangan yang mungkin sudah berbeda.
Jauh sekali kualitas mereka, Kawan! Anies memposisikan diri sebagai sosok yang visioner. Pandangannya jauh ke depan. Sementara para pembantu Presiden cenderung reaksioner. Pandangan nereka jauh ke belakang, ke tahun 2014. Apa mereka nggak nyadar sekarang tahun 2020?
Nah, setelah BPK mengungkap data kemiskinan versi pemerintah untuk menggulirkan Bansos itu kadaluarsa, apa pusat akan menyalahkan gubernur DKI lagi sebagai penyebabnya?
Rasanya pemerintah Pusat makin minder saja sama Anies Baswedan setelah BPK mengungkap sejumlah fakta. Luar biasa Cukup seorang Anies untuk mengajari pemerintah pusat bagaimana mengelola pemerintahan secara profesional dan bermutu
Pertanyaan yang tersisa sekarang. Jika apa yang disampaikan BPK itu benar adanya, jadi sejak tahun 2014 pemerintah ngapain saja?
Jangan bilang mereka kerja, kerja dan kerja. Faktanya?
@dam Channel Peduli Rek : BCA A//N Ayesha Adhanirizky Adam No 4730598926 Bantuan anad Dibutuhkan Saudara saudara Kita
@bangjoe