Tak terima diserang oleh tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait data penerima bantuan sosial (bansos) di ibukota, *Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini mulai berbalik menyerang*. Bukan hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menko PMK Muhadjir Effendy, *Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjadi sasaran serangan balik Anies Baswedan*.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembicaraan dengan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian terkait, disepakati Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bansos untuk 3,7 juta sampai 3,8 juta orang miskin di ibukota.
Akan tetapi untuk menghindari satu keluarga mendapatkan bansos ganda atau lebih, pihaknya memutuskan menyalurkan bansos berbasis KK hingga jumlah penerima akhir adalah sekitar 1,194 juta KK. Sebab, bila bansos diberikan per orang miskin, maka satu KK bisa mendapatkan lebih dari satu paket jika di dalamnya ada penerima Kartu Prakerja, KJP, Kartu Lansia dan Disabilitas.
*“Ada yang mengatakan bahwa pemberian bansos itu tidak tepat sasaran*. *Perlu saya sampaikan di sini, kita memberikan bantuan sosial kepada satu juta seratus sembilan puluh empat ribu kepala keluarga (KK)*. *Kemudian dalam pelaksanaannya 98,4% itu tepat sasaran*. *Ada 1,6% yang tidak tepat sasaran,”* ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sabtu (9/5/2020) sore.
*“Tapi 98,4% ini tidak jadi pembahasan, yang jadi pembahasan adalah 1,6%*. *Padahal secara proporsi sebetulnya kecil itu, _margin of error_ yang kecil tapi harus diakui tidak ada yang sempurna*. *Ada 1,6% permasalahan*. *Ini yang _Alhamdulillah_ sekarang sudah diperbaiki untuk kemudian putaran yang ke-dua yang nanti akan berlangsung mulai pekan depan itu menggunakan 1,6% dikoreksi bahkan ada penambahan,”* imbuh Anies Baswedan.
*Error 1,6%* itu diantaranya disebabkan oleh target penerima bansos sudah pindah alamat, meninggal dunia atau bahkan tergolong keluarga mampu serta banyak faktor lainnya. Apalagi, jangka waktu persiapan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tergolong sangat singkat, yakni 2-3 hari saja.
*“Bila tidak memiliki basis data yang baik, tidak mungkin error-nya hanya 1,6%*. *Kalau basis datanya lemah error-nya bisa 30%, bisa 20%. Error-nya hanya 1,6% dengan waktu persiapan hanya tiga hari*. *Saya harus sampaikan ini, saya katakan pada semua anak buah di Jakarta, _this is impression_*. *Dalam waktu tiga hari, menyiapkan 1,2 juta dengan data yang ada, bagus*. *Ada error-nya betul, yang sempurna hanya milik Allah SWT*. *Tapi koreksinya diakui, kami tidak menutup-nutupi,”* papar Anies Baswedan.
Selain membantah penyaluran bansos tidak tepat sasaran, Anies Baswedan juga menyanggah bila ada yang mengatakan dobel penerima ketika satu KK mendapatkan paket dari DKI sekaligus Kemensos. Alasannya, paket bansos dari pusat dan daerah diterima warga dalam waktu yang berbeda. Jika bansos dari DKI disalurkan pada periode 10-20 April, maka bansos dari Kemensos didistribusikan mulai 20 April sampai 6 Mei.
*“Dobel itu begini, bila di waktu yang sama mendapatkan bantuan sembako bersamaan, itu dobel*. *Sama seperti dapat makanan dua piring diberikan bersamaan pada saat jam makan siang, itu namanya dobel*. *Tapi kalau dua piring ini satu diberikan saat makan pagi, satu diberikan untuk makan siang, itu normal*. *Orang memang makan ada siklusnya, sama seperti pangan*. *Jadi diberikan pas awal 10 hari pertama dari DKI sesudah itu diberikan dari pemerintah pusat*. *Nah, jadi bukan dobel sama sekali,”* tutur Anies Baswedan.
Entah disadari atau tidak, saking berapi-apinya menjelaskan, Anies Baswedan bahkan menyerang Presiden Jokowi yang memiliki kesenangan bagi-bagi sepeda tatkala berkunjung ke suatu daerah.
*“Ini berbeda dengan kalau pembagiannya itu sepeda*. *Kalau orang diberi sepeda minggu ini, minggu depan diberi sepeda lagi, itu namanya dobel*. *Tapi kalau minggu ini dapat sembako, sepuluh hari dapat sembako lagi, itu namanya benar karena kalau tidak mereka tidak bisa mendapatkan makanan pokok*. *Nah, itu keluarga yang paling rentan*. *Jadi saya berkali-kali sampaikan bahwa yang kami kerjakan _Insya Allah_ benar, bisa dijelaskan semuanya*. *Semua datanya bisa dicek, transparan*. *Ada yang keliru? Ada 1,6%*. *Tapi 98,4% itu beres,”* pungkas Anies Baswedan.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran bansos DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Ada sekitar 3,7 juta warga miskin ibu kota yang mendapat bantuan selama Pandemi Covid-19.
*“Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta*. *Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta Pemerintah Pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,”* ungkap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/2020).
Lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Menurutnya, setelah memeriksa 15 titik penyaluran, ditemukan banyak dobel penerima, mendapatkan bansos dari DKI sekaligus dari Kemensos.
*“Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian*. *Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,”* kata Juliari Batubara dalam Rapat Kerja Komisi VIII Rabu (6/5/2020).
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur Anies Baswedan terkait data penerima bansos yang diberikan Pemerintah Pusat kepada warga miskin DKI Jakarta.
*“Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data*. *Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,”* ucap Muhadjir Effendy dalam sebuah webinar melalui Zoom, Rabu (6/5/2020).
@dam Channel Peduli Rek : BCA A//N Ayesha Adhanirizky Adam No 4730598926 Bantuan anad Dibutuhkan Saudara saudara Kita.
sumber : https://threechannel.co/2020/05/digebuk-3-menteri-anies-baswedan-malah-serang-jokowi/