China umumkan rancangan undang-undang keamanan baru yang 'bisa jadi akhir Negara HongKong'.
Aktivis Prodemokrasi mengkhawatirkan "akhir dari Hong Kong", setelah China mengumumkan rencana untuk menerbitkan undang-undang keamanan baru.
PBB mengatakan langkah itu bisa "sangat mengganggu stabilitas" dan mencederai kewajiban Komunis China pada otonomi Hong Kong.
Pada Jumat (22/05), Kongres Rakyat Nasional China akan membahas undang-undang baru ini, yang bertujuan melarang hasutan dan subversi. Hal ini menyebabkan rakyat Hongkong ingin merdeka dari cina.
Tuntutan merdeka di Hong Kong di balas polisi dengan tembakkan gas air mata dan meriam air, serta menangkap 120 demonstran
Para pendukungnya mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk mengatasi kekerasan dalam protes politik yang meletus pada tahun lalu. Sedangkan penentangnya khawatir undang-undang itu bakal digunakan untuk menghapus kebebasan dasar.
Mengapa bisa sampai terjadi kerusuhaan?
Hong Kong telah menjalankan kebijakan "satu negara, dua sistem" dan "otonomi tingkat tinggi" sejak Inggris mengembalikan kedaulatannya ke China pada 1997.
Namun para aktivis, dan gerakan pro-demokrasi, merasa bahwa ini sedang dirusak oleh Cina - Beijing.
Tahun lalu, jutaan orang turun ke jalan selama tujuh bulan untuk memprotes RUU yang memungkinkan ekstradisi tersangka kriminal ke daratan China. Banyak unjuk rasa diwarnai dengan kekerasan. RUU itu akhirnya ditangguhkan, dan kemudian dibatalkan.
Undang-undang keamanan yang diusulkan ini lebih kontroversial. Menurut Undang-Undang Dasar, mini-konstitusi di wilayah itu, pemerintah Hong Kong harus mengesahkan undang-undang keamanan nasional. Namun, upaya pada 2003 gagal setelah 500.000 orang turun ke jalan untuk menentangnya.
Itulah sebabnya sekarang upaya untuk memaksakan undang-undang keamanan nasional – yang oleh seorang legislator pada hari Kamis disebut "[masalah] paling kontroversial di Hong Kong sejak penyerahan [dari Inggris]" – telah menyebabkan kemarahan.
Wartawan BBC di China, Robin Brant, mengatakan bahwa yang membuat situasi sangat panas adalah bahwa Beijing bisa melewati para legislator terpilih dari Hong Kong dan memaksakan perubahan itu.
China dapat menempatkannya dalam Lampiran III Hukum Dasar, yang mencakup hukum nasional yang kemudian harus diterapkan di Hong Kong — baik melalui undang-undang, atau dekrit.
Aktivis pro-demokrasi khawatir undang-undang itu akan digunakan untuk memberangus protes, yang bertentangan dengan kebebasan yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, karena undang-undang serupa di China juga digunakan untuk membungkam oposisi terhadap Partai Komunis.
Kerusuhan di badan legislasi Hong Kong pada hari Senin menunjukkan kerusuhan politik yang terus berlanjut.
sumber : https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52765095
Apa kata para penentang kebijakan China?