Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya uang sebesar Rp90,45 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat sejak tahun 2014 unntuk membayar influencer/ buzzer. Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan data tersebut diambil dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” beber Egi dalam diskusi Kamis (20/8/2020).
Menurutnya, ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya ditemukan sebanyak 40 paket pengadaan.
Selanjut Egi menambahkan , dari total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sebesar Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.
“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun,” jelasnya.
Dari data tersebut, iinstansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.
Selain itu, diantara pengguna anggaran aktivitas digital justru Kepolisian RI yang paling besar. Meski hanya 12 paket, namun nilai pengadaan mencapai Rp 937 miliar.
oleh karena itu, ICW membuat sejumlah catatan, diantaranya Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk para buzzer.