Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) menetapkan jumlah pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji Rp 600.000 selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta mencapai 10,8 juta pekerja. Sisanya masih proses validasi dari total 15,7 juta calon penerima subsidi gaji.
Demikian disampaikan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Agus menjelaskan, pada mulanya, ada 15,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji Rp 600.000. Mereka merupakan peserta aktif BP JAMSOSTEK hingga akhir Juli 2020.
"Data di BPJAMSOSTEK sudah lengkap by name by address, yang nggak ada nomor rekening bank. Lalu kita bergerak all out untuk bisa dapat rekening masing-masing pekerja. Kami koordinasi dengan jajaran kami di seluruh Indonesia," kata Agus.
Kemudian didapatlah 13,8 juta nomor rekening bank pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Dari jumlah itu, Agus mengungkapkan BP JAMSOSTEK melakukan validasi berlapis.
"Pertama validasi dengan bank, ternyata tersebar di 127 bank. Validasi dengan by system terus menerus. Awalnya kita percepat buat lebih banyak ke hit sistem, tapi ternyata mengganggu sistem perbankan sehingga kami perlambat," ujarnya.
"Kemudian dari 15,7 juta sudah tervalidasi 13,8 juta. Sisanya dikembalikan ke pemberi kerja untuk perbaikan. Dari 13,8 juta yang sudah valid dengan perbankan kita cocokkan supaya tidak ada penolakan. Kita lakukan validasi berlapis sehingga satu orang hanya satu rekening bank. Rekening bank harus sama dengan pekerja yang terdaftar di BP JAMSOSTEK," lanjut Agus.
Setelah dilakukan validasi berlapis lanjutan (satu orang satu rekening bank), didapat 10,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji Rp 600.000 selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta
"Sesuai dengan koordinasi kami dengan Kemenaker kita beri bertahap dengan prinsip kehati-hatian, untuk mudahkan re-checking atau monitoring evaluasi untuk tahap berikutnya. Tujuannya agar program ini dapat berjalan baik, governance terjaga, dan tepat sasaran," kata Agus.
Sumber CNBC Indonesia