Ada dua peristiwa hukum yang saat ini menjadi sorotan publik. Pertama yang sangat memalukan yaitu korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan politisi partai berkuasa. Menjadikan ini sekaligus merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan kemanusiaan.
Para pemegang kekuasaan dan aparat hukum harus serius menelusuri dan membongkar aliran dana korupsi bansos. Dibongkar berapa uang yang telah digarong oleh pejabat tinggi berpendidikan tapi tidak terdidik.
Kita ingin keadilan ditegakkan dan harus ada pembelajaran berupa sanksi sosial, moral, dan hukum yang bisa membuat jera pelaku dan memberikan efek jera bagi siapa saja yang berniat untuk melakukan kebusukan yang sama
Jika benar terbukti secara hukum, terjadi penggarongan uang rakyat yang sedang menderita karena pandemi dan resesi. Maka jangan segan-segan mempertontonkan kepada publik hukuman berat untuk para pelaku.Media massa harus memberikan keberpihakan dengan memberitakan secara luas betapa jahat dan bahayanya praktik korupsi bantuan sosial tersebut.
Kedua sorotan terhadap kasus yang melibatkan HRS, aparat hukum, publik dan seluruh media publik mesti memperlakukan dengan adil. Tidak boleh menghinakan atau terlalu mempersalahkan secara hukum. Benar, bahwa beliau menjadi magnet kerumunan massa tapi pilihan berkerumun itu bukan hanya murni karena beliau, tapi karena rasa cinta para pengikut dan pendukungnya. Apa yang dilakukannya bukan murni sebuah perbuatan kriminal, tapi semata karena pelanggaran protokol kesehatan yang secara teologis menyimpan ruang perdebatan. Intinya perhatian kita semua tidak boleh lebih besar kepada kasus ini dibanding kasus korupsi di pemerintahan.
Ayo kawal terus pemerintah untuk selalu berada di jalan yang benar yang benar-benar menyejahterakan rakyatnya.Kita tidak mau pemerintah memainkan operasi kontra intelijen dengan tujuan memecah dan mengalihkan isu.