OLEH
Dr Memet Hakim
Pengamat Sosial & Keuangan
Ketua APIB
Alhamdulillah RAPBN 2023 sudah dirilis oleh Kemenkeu, apakah RAPBN ini sudah ideal ?
Melihat besarnya pajak sebesar 70% dari total penerimaan Negara, berarti Pemerintah bersama DPR kejamnya melebihi penjajah Belanda
Penerimaan berupa Dividen BUMN hanya 37 T (1.5 %) dari total. penerimaan Negara, padahal asetnya tercatat sekitar 9.000 T.
Jika dipatok 5% saja dividendnya, maka BUMN dapat mencetak sebesar 450 T.
Ini menggambarkan di BUMN ada masalah serius dalam manajemennya, harus diaudit oleh tim independen. Bisa juga disebut gagal menterinya.
Pendapatan non pajak sekitar 18%, termasuk dari BUMN juga. Pendapatan Bea & Cukai sekitar 12%. Hal ini menggambarkan bahwa kerusakan dana dari SDA sangat minim. Pemerintah terbiasa dan tidak mau berpikir dan berusaha lebih kuat untuk rakyatnya.
Bayangkan Negeri Belanda selama 350 tahun hidupnya ditopang oleh VOC dari perdagangan rempah2 & hasil perkebunan. Sekarang kita punya selain Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Minyak, Gas dan Tambang yg bukan besaran utama. Entah apa yang terjadi dengan pemerintah dan DPR yang selalu menghitung APBN ini. Sepertinya SDA itu tidak dianggap penting
Negara Timur Tengah bisa membebaskan rakyatnya dari Pajak, Listrik, Kesehatan, Pendidikan karena pengelolaan SDA benar-benar untuk rakyat. Mengapa di negara kita tidak bisa?
Postur APBN Tahun Anggaran 2023 (miliar rupiah)
Uraian RAPBN APBN
A.PEND. NEGARA 2.463.024,9
I. Penerimaan Perpajakan 2.021.223,7
1. Penerimaan Pajak 1.718.032,8
2. Pend. bea & Cukai 303.190,9
II. Penerimaan Non Pajak 441.391,8.
Hibah 409,4
B.BELANJA NEGARA 3.061.176,3
I. Belanja Pem. Pusat 2.246.457,9
1. Belanja K/L 1.000.844,7
2. Belanja Non K/L 1.245.613,1
II.Transfer Ke Daerah 814.718,5
C.KES. PERTAMA (156.751,4)
D.DEF. ANGGARAN (AB) (598.151,4)
Defisit Anggaran thd PDB (2,84%)
E. PEMB. ANGGARAN 598.151,4
Pembiayaan Utang 696.317,6
Pembiayaan Investasi. (175.955,3)
Pemberian Pinjaman. 5.284,7
Kewajiban Penjaminan. (330,5)
Pembiayaan Lainnya 72.834,9
Sumber : KemenKeu 2022
Yang lebih aneh lagi, pendapatan hanya 2.463.024,9 T, mau belanja sebesar 3.061.176,3 T. Pasak lebih besar dari pada tiang.
Besaran bayar utang sebesar 696.317,6 T sebesar 28 % dari pendapatan negara, ini besar sekali, tidak wajar. Artinya secara riil uang yg bisa dibelanjakan cuma 72 % dari pendapatan negara.
BUMN yang bisa diandalkan untuk setor cuma Bank dan telkom. Bidang lainnya tidak dilirik. Bayangkan perusahaan perbankan itu jasa yang dianggap riba, malah dijadikan andalan. Ini jelas tidak benar. Seluruh perusahaan jasa seperti Bank, listrik, Kereta Api, dll tidak layak ambil untung besar. Kedepan bunga pinjaman termasuk jasa keuangan, listrik, angkutan umum harus diturunkan.
Yang harus digenjot adalah produksi dan pendapatan Minyak, Gas, Batubara, Nikel, Emas dan hasil perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dll. Minyak bumi misalnya dari asumsi 666.000 barel, menurut ahlinya bisa meningkat ke level 1.000 barel/hari. Tambang Batubara, Nikel, Alumunium, Logam mulia dll.
Kontrak Bagi Hasil yang biasa dilakukan oleh SKK Migas, dapat dicontohkan untuk diterapkan pada perusahaan asing di berbagai bidang yang menggunakan SDA.
Sektor ini diprediksi bisa menghasilkan ribuan Trilyun.
Pendapatan lainnya seperti pajak orang asing termasuk Pph, Visa, Fiskal, Bea Masuk harus didongkrak. Konon kabarnya tka cina yang jumlahnya sudah diatas 30 juta kalo pajak penghasilannya x 1 juta saja = 30 Tx12 = 360 T, belum dari visa, fiskal dll.
Semua upaya non pajak tersebut di atas dapat mendukung penerimaan negara, selanjutnya tentu bisa mengurangi dan membebaskan pajak Bumi dan Bangunan misalnya
Sekedar perbandingan GDP atau PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. PDB per kapita di Indonesia tahun 2021 adalah US$ 4.700/tahun dan di Singapura $ 61.000.
Pendapatan bulanan 2022 di Singapura adalah 4.146 USD, sedang di Indonesia hanya 270 USD.
Jika pendapat bulanan seperti di Singapura wajar saja pajaknya besar, lha di Indonesia cuma 170 USD.masih mau diperas lagi ? Rasanya kejam sekali.
Sudah saatnya Menkeu dan jajaran serta DPR berpikir ulang tentang struktur Penerimaan dan Belanja Negara ini, jangan sampai lebih kejam dari penjajah Belanda.
Dari segi pemerataan belanja 814.718,5 T dikirim ke daerah, sisanya 1.648.306,4 T dibelanjakan oleh Pemerintah Pusat.
Pola ini mencerminkan tidak adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
Sekitar 66 % uang berputar di Jakarta yg penduduknya 11 juta dan 33 % untuk daerah yang memiliki penduduk 265 juta jiwa. Akibatnya korupsi akan bertambah subur di Jakarta.
Bandung, 22 Desember 2022