Oleh Helmi Adam
Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, sebelum memutuskan untuk membuka rute domestik maskapai asing, perlu mengkaji Empat akar masalah di industri penerbangan Indonesia, yaitu ;
1. Oversupply pesawat.
Maskapai di Indonesia terjebak dalam pemesanan jumlah besar pesawat yang besar, akibatnya terjadi oversupply. Padahal tingkat utilisasi Garuda Indonesia baru di 8-9 jam terbang, sedangkan idealnya, maskapai itu bisa terbang 11-12 jam per hari. Garuda bukannya menambah jam terbang, malah menambah pesawat, sehingga terjadi inefisiensi.
Selain itu tidak semua bandara di Indonesia beroperasi 24 jam sehingga waktu operasional menjadi pendek dan membuat maskapai harus memarkirkan pesawatnya di bandara, tentu saja memarkirpesawat di bandara menyebabkan biaya bertambah.
oversupplypesawat membuat maskapai harus menurunkan biaya operasional. Cara yang paling mudah adalah menurunkan biaya bahan bakar dan biaya perawatan, yaitu dengan menurunkan jumlah jam terbang. Turunya jam terbang akan berdampak pada harga jual per unit. Harga jual per unit akan meningkat dan akibatnya beban fixed costssewa pesawat menjadi naik menjadi 23,4% sebagai beban operasional. (rata-rata US$ 5,4 juta/tahun).
Oleh karena itu akhirnya terjadikenaikan harga, karena inefisiensi pasar oligopoli/monopoli. Dan hal ini memicu dead weight loss atau biaya yang ditanggung masyarakat menjadi tinggi karena pasar tidak bekerja secara efisien.
2. Harga Avtur,
Harga avtur menjadi kendala utama maskapai karena hampir 29,5% dari total beban operasi. Rata-rata, Garuda menghabiskan 3.500 liter per jam terbang. Penyebab terjadinya inefisiensi konsumsi bahan bakar adalah:
a. macet di landasan/udara,
b. rute penerbangan yang pendek sehingga tidak mendapat cruising altitude/speed yang optimum. Rata rata penerbangan Domestik kita hanya 2 Jam saja Jarak tempuhnya.
c. Mahalnya beban distribusi menyebabkan terjadinya disparitas harga avtur di Barat dan Timur.
Untuk mengatasi tiga masalah avtur diatas, pemerintah bisa melakukan beberapa strategi, seperti memberikan subsidi distribusi (avtur satu harga), kemudian membangun jaringan distribusi di rute penting seperti Kualanamu, Jakarta, Makassar, dengan jaminan harga sama tau lebih murah dari negara tetangga bahkan Asia Pasifik.
3. Pajak
Pemerintah harusnya memberikan potongan pajak PPN penjualan tiket, PPN avtur domestik, PPN sparepart (suku cadang), dan pelonggaran pungutan operasional seperti groundhandling. Hal ini dapat menjadi insentif bagi maskapai untuk dapat menurunkan harga tiket.
4. Penggunaan jenis Pesawat yang terlalu variatif.
Penggunaan pesawat Garuda yang Variatif, dari Boeing hingga Airbus juga memicu inefisiensi harga tiket. Karena menyebabkan biaya yang tinggi. Untuk lebih jelasnya saksikan di Youtube Helmi Adam Channel di link; https://www.youtube.com/watch?v=varq7mDgptA
Jadi sebaiknya Kemenhub dapat melakukan penghitungan ulang bersama dengan maskapai untuk menentukan tarif yang ideal. Mengingat keempat masalah ini harus bisa diatasi dengan segera dan terencana. Mengatasi masalah tanpa membuat masalah baru itulah hal yang harus dilakukan pemerintah..