Himpunan Seni Budaya
Islam (HSBI) Sumatra Utara kecewa dengan
pembatalan renovasi Taman Budaya Sumatra Utara (TBSU). Menurut HSBI, renovasi
TBSU itu mutlak dilakukan karena merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat
di provinsi ini.
"Sebagai kota
terbesar ketiga di Indonesia, sudah sepantasnya di Medan ada gedung pertunjukan
yang representatif berstandar internasional. Kalau pun lokasinya di TBSU, maka
banyak bangunan yang harus direnovasi," kata Wakil Ketua HSBI Sumatra Utara,
Baharuddin Saputra kepada wartawan di kantor Dewan Kesenian Sumatra, Utara (DKSU)
yang berada dalam kompleks TBSU, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Kamis
(21/11/2019).
Bahar yang juga Ketua
DKSU, menambahkan, kondisi gedung pertunjukan di TBSU, dengan ruang rias dan
toilet yang kumuh dan selalu tergenang air, sudah sangat memperihatinkan.
Apalagi sekarang ini sedang digelar Festival Teater Mahasiswa Nasional yang
diikuti 13 peserta dari berbagai kampus di Indonesia.
"DKSU mendukung
festival yang digelar Teater Sisi UMSU ini. Namun kalau melihat kumuhnya gedung
pertunjukan itu, kami sangat miris. Padahal seniman teater sangat butuh
panggung untuk pementasan. Begitu juga cabang seni lainnya sangat mendambakan
sebuah gedung yang baik. Pemerintah harus hadir untuk melakukan pembangunan
infrastruktur pembinaan seni budaya di Sumatera Utara," ujar Bahar.
Dijelaskan Bahar,
usulan renovasi TBSU yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatra
Utara, beberapa waktu yang lalu, telah disetujui oleh DPRD Sumut dengan alokasi
dana Rp 3 miliar. Namun informasi terbaru, renovasi itu dibatalkan alasannya
karena TBSU berada di tanah milik Pemko Medan.
"Harusnya tetap
saja dilaksanakan. Soal siapa pemilik gedung, nanti bisa dibicarakan, yang
penting lakukan renovasi gedung pertunjukan itu dulu," ujar balon Walikota
Medan ini.
Selanjutnya DKSU
bersama seniman, sambung Bahar, akan menghadap Gubernur Sumatra Utara (Gubsu),
Edy Rahmayadi. Kami yakin Gubsu akan menindaklanjuti permintaan itu mengingat
DKSU adalah perpanjangan tangan sekaligus mitra dari Pemerintah Provinsi
Sumatra Utara.