By H. Rofik Hananto, SE
Di ujung Desember kita dikejutkan dengan kasus Jiwasraya. Jaksa agung menyatakan bahwa kasus Jiwasraya ini berpotensi merugikan Negara Rp13,7 triliun yang jumlahnya mungkin bertambah.
Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka dalam kasus ini. Kasus ini tentu menarik mengingat angkanya yang fantastis, yang melampaui skandal Century tempo hari. Kasus ini terjadi di tahun dimana kondisi ekonomi sedang kacau, dengan utang negara bertambah sedemikian rupa.
Di tahun 2020, kasus ini menjadi bahasan menarik di Pansus DPR. Ada setidaknya beberapa hal yang perlu dielaborasi dalam urusan ini. Yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini; apakah hanya internal Jiwasrya saja yang patut dituding bersalah, berapa besar dan pada pos-pos apa saja kerugian ini terjadi, apa respons Negara terhadap kerugian nasabah ini, dan apakah kasus seperti ini hanya di Jiwasraya.
Siapa saja yang bertangung jawab atas kerugian ini. Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka. Ini perlu dicermati dan sangat mungkin bertambah. Karena rasanya tidak mungkin kerugian ini disebabkan hanya oleh internal Jiwasraya. Ibarat bertepuk tangan perlu dua tangan: dua pihak untuk melakukan konspirasi yang merugikan. Oleh karenanya kita menunggu jaksa agung untuk mencari mitra eksternal Jiwasraya yang melakukan transaksi kejahatan ini.
Apa yang menyebabkan kerugian ini? Apakah hanya penempatan reksa dana yang salah atau ada pos-pos lain yang menyumbang kerugian yang sangat besar. Ini perlu dielaborasi barangkali kejaksaan agung dapat bekerja sama dengan BPK untuk melakukan audit investigasi. Agar terbuka secara terang benderang apa dan siapa yang melakukan kejahatan.
Apa respons Pemerintah. Kasus Jiwasraya ini merugikan nasabah. Menteri Erick Thohir menyatakan akan membuat holding asuransi. Ide ini mungkin bagus, artinya akan ada penyertaan modal pemerintah untuk menutup tagihan hak pemegang polis. Namun, ini tentu akan menambah beban keuangan Negara.
Apakah kebobolan Jiwasraya ini adalah kebobolan terakhir BUMN? Apakah BUMN BUMN lainnya baik-baik saja? Setelah beberapa waktu lalu ada penggelembungan laba pada Garuda Indonesia, serta kasus Pelindo yang hilang beritanya.
Tentu sensitivitas kita bersama ditantang untuk membongkar serta memperbaiki kinerja BUMN. Kita berharap keberadaaan BUMN sesuai dengan misi awalnya, yaitu menangani sektor ekonomi strategis serta memberi kontribusi pada keuangan Negara. Demikian.
Penulis adalah Anggota DPR RI Fraksi PKS, Komisi VII & Banggar
No. Anggota: A-443