Paska pemberhentian Helmy Yahya sebagai direktur utama TVRI tanggal 16 Januari 2020 jagat media sosial ramai dengan berbagai berita yang hampir menciptakan post truth alias kebenaran semu.
Gerakan masif menggalang simpati atas Pemecatan Helmy dilakukan. Komentar positif membela HY ditebar dari mulai selebrity, politisi sampai ada berita online yang menyatakan Presiden RI tidak Happy atas pemecatan tersebut.
Tapi pihak istana tidak mengkonfirmasi berita itu. Lagi pula mana mungkin, Presiden membela orang yang lengser karena ada kesalahan atau pelanggaran hukum.Informasi ini, yang didapat dari kasak kusuk resmi yang dilakukan ke lingkar istana. Presiden tentu sudah mendapat informasi intelejen dan mencek fakta yang ada dan menhormati hukum yanga belaku, dalam urusan TVRI ini.
Peran lain dalam hal keuangan dan politisasi Tunjangan Kinerja (Tunkin), dimainkan Isnan Rahmanto sebagai Direktur Keuangan TVRI.
Tampilan Isnan dikantor, mirip ustad dengan jenggot, berkopiah dan celana panjang agak cingkang. Dalam suatu kesempatan, Isnan mencoba meminta staf Keuangan agar mendukung kembalinya Helmy Yahya (HY) sebagai dirut ke TVRI.
Mereka menjawab bahwa " lebih baik tidak dapat Tunkin daripada HY kembali ke TVRI".
Upaya berikutnya, Isnan dihadapan sekitar 400 pegawai dalam pertemuan terbuka dengan PLT Direktur Utama (Dirut). Tepatnya 23 Januari 2020, kembali Isnan meminta karyawan TVRI menuju lantai 4 ke ruangan dewas untuk menuntut pembatalan pemberhentian HY.
Namun sayangnya, tidak ada satupun karyawan yang mau mengikuti permintaan Isnan tersebut. Meskipun agak malu, tapi Isnan tidak kapok memperjuangan HY.
Barangkali, mungkin buat Isnan, jihad untuk HY adalah kebenaran yang hakiki.
Segala cara untuk memojokkan dewas dengan politisasi Tunkin dilakukan Isnan dengan berbagai cara. Mulai dari provokasi atau kata kata kasar dalam rapat dengan Dewas, sampai pada WA Group, semua dilakukan Isnan.
Bahkan staf yang mendampingi Isnan dalam rapat dengan Dewas merasa malu dengan perilaku Isnan yang bereda dengan tampilannya yang sangat religus.
Tampilan Isnan dikantor, mirip ustad dengan jenggot, berkopiah dan celana panjang agak cingkang. Dalam suatu kesempatan, Isnan mencoba meminta staf Keuangan agar mendukung kembalinya Helmy Yahya (HY) sebagai dirut ke TVRI.
Mereka menjawab bahwa " lebih baik tidak dapat Tunkin daripada HY kembali ke TVRI".
Upaya berikutnya, Isnan dihadapan sekitar 400 pegawai dalam pertemuan terbuka dengan PLT Direktur Utama (Dirut). Tepatnya 23 Januari 2020, kembali Isnan meminta karyawan TVRI menuju lantai 4 ke ruangan dewas untuk menuntut pembatalan pemberhentian HY.
Namun sayangnya, tidak ada satupun karyawan yang mau mengikuti permintaan Isnan tersebut. Meskipun agak malu, tapi Isnan tidak kapok memperjuangan HY.
Barangkali, mungkin buat Isnan, jihad untuk HY adalah kebenaran yang hakiki.
Segala cara untuk memojokkan dewas dengan politisasi Tunkin dilakukan Isnan dengan berbagai cara. Mulai dari provokasi atau kata kata kasar dalam rapat dengan Dewas, sampai pada WA Group, semua dilakukan Isnan.
Bahkan staf yang mendampingi Isnan dalam rapat dengan Dewas merasa malu dengan perilaku Isnan yang bereda dengan tampilannya yang sangat religus.
Modus lain yang dimainkan HY dan Kroninya adalah taktik lawas zaman Belanda, yaitu “devide at impera” pecah belah di antara pegawai internal TVRI.
Provokasi dilakukan untuk mendapat simpati dan iming iming jabatan dilakukan agar mendapat dukungan pegawai TVRI.
Isu Tunkin juga dimainkan agar pegawai percaya bahwa hanya HY dan kroninya yang bisa mencairkan Tunkin.
Padahal dalam RDP dengan DPR RI jelas disampaikan tidak ada pengaruh ada, atau tidak adanya HY dalam proses pencairan Tunkin untuk TVRI.
Provokasi dilakukan untuk mendapat simpati dan iming iming jabatan dilakukan agar mendapat dukungan pegawai TVRI.
Isu Tunkin juga dimainkan agar pegawai percaya bahwa hanya HY dan kroninya yang bisa mencairkan Tunkin.
Padahal dalam RDP dengan DPR RI jelas disampaikan tidak ada pengaruh ada, atau tidak adanya HY dalam proses pencairan Tunkin untuk TVRI.
Sebagai Direktur Keuangan Isnan juga ikut bertanggung jawab atas keterlambatan SKK Honor karyawan yang sampai 6 kali. Lambatnya pencairan Tunkin pernah dikritik secara keras dan nada tidak puas dilontarkan oleh Bapak TB Hasanuddin anggota DPR RI Komisi 1 dalam RDP 2 Desember 2019.
Intinya pihak DPR kurang nyaman dengan alasan dan argumentasi defensif Isnan yang merasa tidak bersalah dalam hal keterlambatan SKK Honor Karyawan.
Faktanya, kesejahteraan pegawai sangat terganggu dengan pembayaran SKK honor yang lambat dan penuh birokrasi ini.
Meskipun sudah ada aplikasi dan sistem cashless, prakteknya Isnan tetap lambat membayar SKK honor karyawan dan sering menyalahkan pegawai dalam kelambatan proses terse but.
Sebenarnya, soal kesejahteraan dan doa pegawai yang merasa dizholimi inilah yang menumbangkan HY dari kursi dirutnya.
Selain itu, Isnan mencatat prestasi buruk dalam mengelola keuangan. Dalam tahun anggaran TVRI tahun 2018 tercatat hutang anggaran SKK Honor Karyawan sebesar Rp 7,6 Milyar.
Kemudian di anggaran tahun 2019 tercatat hutang anggaran Rp 42 Milyar yang harus terbawa ke anggaran TVRI tahun 2020. Sebagai Direktur Keuangan TVRI, Isnan dapat diindikasikan turut serta, mengetahui dan ikut mendukung pelanggaran yang dilakukan HY saat menjabat sebagai dirut TVRI.
Intinya pihak DPR kurang nyaman dengan alasan dan argumentasi defensif Isnan yang merasa tidak bersalah dalam hal keterlambatan SKK Honor Karyawan.
Faktanya, kesejahteraan pegawai sangat terganggu dengan pembayaran SKK honor yang lambat dan penuh birokrasi ini.
Meskipun sudah ada aplikasi dan sistem cashless, prakteknya Isnan tetap lambat membayar SKK honor karyawan dan sering menyalahkan pegawai dalam kelambatan proses terse but.
Sebenarnya, soal kesejahteraan dan doa pegawai yang merasa dizholimi inilah yang menumbangkan HY dari kursi dirutnya.
Selain itu, Isnan mencatat prestasi buruk dalam mengelola keuangan. Dalam tahun anggaran TVRI tahun 2018 tercatat hutang anggaran SKK Honor Karyawan sebesar Rp 7,6 Milyar.
Kemudian di anggaran tahun 2019 tercatat hutang anggaran Rp 42 Milyar yang harus terbawa ke anggaran TVRI tahun 2020. Sebagai Direktur Keuangan TVRI, Isnan dapat diindikasikan turut serta, mengetahui dan ikut mendukung pelanggaran yang dilakukan HY saat menjabat sebagai dirut TVRI.
Tampilan Isnan memang belum tentu menjamin bahwa beliau bersih dan tidak ada pelanggaran.
Beberapa fakta diatas, setidaknya menunjukkan ketidak cakapan, mal administrasi dan keteledoran Isnan dalam mengelola Anggaran TVRI.
Mengapa Isnan bertahan sementara ini masih di TVRI ? Indikasinya mungkin ada pesanan dari HY dan kroninya untuk membereskan kepetingan tertentu yang mungkin belum selesai.
Sungguh Gusti Alloh mboten sare, demikian kita yakini bersama. Semua kebenaran akan terungkap dan kesalahan yang disembunyikan akan muncul jua sebagai fakta.
#CurhatanKaryawanTVRI
#Allahmbotensare