WHO , dan Media Media Asing Soroti Kasus Corona Pertama Indonesia , Yang Sebelumnya Selalu Dibantah Habis Habisan Negara Lain Sibuk Antisipasi Corona, Indonesia Malah Bicara Wisata
Oleh karena itu Arah pikiran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dipertanyakan terkait menghadapi virus mematikan, Corona. Karena , pemerintah tampak menganggap biasa saja ketika di banyak Negara mawas diri.
“Apa sebenarnya yang ada dipikiran pemerintah terkait Corona ini, ya. Negara lain fokus soal kesehatan sampai nutup border segala, kita malah bicara wisata,” tanya Jansen Sitindaon, baru-baru ini, di akun Twitter-nya.
Padahal, pengamatan Jansen, ngurusi langka dan melonjaknya harga masker saja tidak beres. “Jangan karena investasi, ekonomi dan lain-lain rakyat sendiri jadi korban.”
Harusnya pemerintah memprioritaskan kebijakan menutup peluang sekecil mungkin Corona masuk. Kalau solusinya hanya “jaga pola hidup sehat”, memang Wapres Iran itu kurang sehat apalagi.
“Arab Saudi saja menghentikan Umroh yang jelas-jelas membuat pemasukan hilang, ini malah kita undang orang.” katanya
Arab Saudi mengambil langkah tegas. Warga dunia dilarang berkunjung ke negaranya. Baik jamaah yang melakukan ibadah umrah atau berwisata. Ini dilakukan untuk mencegah perluasan penyebaran virus corona.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi menyatakan bahwa otoritas kesehatan Saudi mengikuti perkembangan terkait penyebaran virus corona yang kini juga telah menjangkiti negara tetangga di Timur Tengah, seperti Kuwait, Bahrain, dan Oman. Untuk itu, Kerajaan merasa perlu mengambil tindakan pencegahan segera. Dilansir dari laman kantor berita SPA, Kamis (27/2/2020)
Sebaliknya Indonesia mengambil langkah berbeda. Di tengah ancaman corona yang membahana. Indonesia malah mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif demi mendorong datangnya wisatawan asing.
Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai menyiapkan anggaran Rp72 miliar untuk mempromosikan wisata Indonesia ke pasar internasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama menjelaskan anggaran itu digunakan untuk menyewa influencer dan berbagai komponen promosi wisata lainnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama menjelaskan anggaran itu digunakan untuk menyewa influencer dan berbagai komponen promosi wisata lainnya.
Tentu hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, relevankah kebijakan tersebut? Di saat Arab Saudi secara tegas mengambil langkah antisipasi sejak dini, demi melindungi rakyatnya dari penyebaran wabah corona, mengapa Indonesia malah melakukan sebaliknya?
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintah menggandeng influencer untuk mencegah dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor pariwisata adalah cara-cara amatiran.
"Kalau soal influencer saya kira ini ya mungkin cara-cara yang agak amatiran ya saya lihat, membayar influencer supaya menggenjot tourism kita karena dampak corona virus. Persoalannya itu pada kepercayaan, trust," kata Fadli dikutip dari cnn Indonesia Rabu (26/2).
Ya, kita bermasalah pada 'trust', rakyat telah kehilangan kepercayaannya pada penguasa. Benarkah Indonesia terbebas dari virus corona? Publik masih menyangsikan. Terlebih dengan kebijakan pemerintah yang malah menggelar karpet merah bagi wisatawan asing dengan bebas masuk Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, kunjungan turis China ke Indonesia telah distop sejak merebaknya virus corona. Padahal turis China merupakan yang terbanyak ketiga setelah wisatawan asal Malaysia dan Singapura. Jumlahnya mencapai 154,2 juta kunjungan di bulan Desember 2019.
Dan inilah yang menyebabkan pendapatan negara di sektor pariwisata berkurang dan negara berencana menggenjotnya dengan mengundang wisatawan asing dari negara lainnya, seperti Amerika, Eropa, Australia dan India. Namun, bisakah kita menjamin bahwa mereka tidak membawa virus yang sama?
Jika negara benar-benar peduli pada perekonomian bangsa, kenapa pemerintah tidak berfikir untuk meningkatkan perekonomian di sektor riil saja? Indonesia adalah negara subur dan kaya hasil alamnya. Baik hasil hutan, pertambangan atau hasil lautnya.
Jika negara mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan benar, tentu Indonesia bisa menjaga stabilitas perekonomian bangsa, tanpa harus bergantung pada negara asing.
Sehingga tidak akan ada cerita viral tiga balita lapar makan sabun. Ekonomi Indonesia tidak akan ikutan terguncang imbas virus corona. Tidak perlu sibuk-sibuk mengelontorkan dana yang besar untuk menyewa influencer demi mengundang wisatawan asing, yang bisa saja mengancam keselamatan bangsa, khususnya dari dampak virus corona.
Sayangnya, hal ini tidak akan terjadi di sistem ekonomi berbasis kapitalistik. Sistem ini, malah menjamin perampokan kekayaan alam yang melimpah ruah milik umat untuk dinikmati asing dan aseng. Diprivatisasi lewat kebijakan liberal investasi oleh perusahaan raksasa multinasional seperti Exxon Mobil, Freeport, Newmount dll.
Sementra negara justru menjadi regulator, penjamin perampokan harta rakyat tersebut dengan payung hukum. Rakyat hanya bisa gigit jari, diliputi kemiskinan dan penderitaan tiada henti.
Jadi, untuk sekarang ini, semua tergantung pada kebijakan pemerintah. Mau tidak memutuskan mata rantai penjajahan ekonomi liberal dan kapitalisasi pada sektor SDA yang ada? Lalu mengambil langkah tegas dengan membuang sistem ekonomi rusak ini.
Pemerintah harus bertanggungjawab penuh, dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Mengolala SDA yang ada dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sahnya. Itulah tugas negara sebagai raain (penjaga, pengurus mat
SUMBER rmol.id, jakartasatu.com, dan CNN Indonesia