Krisis pangan menjadi persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Ketersediaan pangan mulai menipis dampak dari penyebaran virus corona (Covid-19) dan ini memang sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun swasembada pangan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala negara bahkan telah mengutus jajaran menterinya untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan food estate.
Jajaran menteri yang diutus adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada 3 alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki dalam rapat kerja bersama DPR, pertengahan pekan lalu.
Nantinya, di kawasan tersebut akan dibangun food estate sebagai lumbung pangan alternatif di luar Jawa. Presiden Jokowi bakal meninjau langsung perencanaan proyek ini.
"Ini yang akan dirapatkan kembali karena minggu depan pak presiden mau ke sana untuk lebih memutuskan lagi bahwa food estate ini akan kita kerjakan," kata Basuki.
Basuki menjelaskan, proyek ini dia garap dengan melibatkan sejumlah kementerian termasuk pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Alasannya, sektor pangan termasuk ketahanan pangan non-militer.
"Tahun ini PUPR mendesain rehabilitasi jaringan irigasinya. 165 ribu hektare itu tahun depan kita mulai dengan menggerakkan BUMN. Menhan juga termasuk untuk bisa ikut karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," ungkap Basuki.
Basuki juga sempat menjelaskan sejauh mana Prabowo akan terlibat. Alasan keterlibatan Prabowo adalah untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.
"Ketahanan pangan itu diperlukan untuk ketahanan non-militer. Jadi beliau [Prabowo] akan menggerakkan pemuda-pemuda yang dibekali dengan kompetensi komputer dan pertanian," kata Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare. Meski sebenarnya terdapat lahan potensial seluas 295.500 hektare, pemerintah fokus terlebih dahulu ke lahan 165 ribu hektare.
"Dari 165 ribu hektare itu, yang sudah diolah petani setiap tahun 85.500 hektare fungsional, yang PU selalu pelihara setiap tahun secara reguler ada 57 ribu hektare," ujar Basuki.
Basuki mengemukakan bahwa sebanyak 57.200 hektare perlu dilakukan intensifikasi. Sebab, lahan pertanian ini sebelumnya sudah ada namun tak terlalu terurus.
"Kita ingin intensifikasi 57.200 hektare. Dulu sudah dicetak sawahnya,tapi karena tidak dikerjakan dia menyemak kembali. Ini perlu peningkatan jaringan irigasinya," imbuhnya.
Basuki sempat meninjau lokasi tersebut secara langsung. Dari pemantauan itu ditemukan sejumlah persoalan. Dia menyebut, selama ini dari lahan seluas 57.200 hektar tersebut hanya mampu memproduksi hasil panen 1,7 ton - 2,9 ton per hektare.
"Ini tinggal direhabilitasi sedikit dengan pupuk. Dia 1 hektare bisa naik 2 ton saja bisa dapat 300 sekian ribu ton dengan harga dan cost yang lebih murah daripada buka sawah baru," imbuhnya.
Dia menganalisa setidaknya ada tiga masalah. Pertama, yakni saluran irigasinya tidak terbangun maksimal sehingga air tidak mengalir.
"Sehingga ada zat besinya itu ke permukaan. Kemudian pupuk, karena dia tidak mengalir, airnya menggenang sehingga pupuknya tidak efektif. Ada yang akarnya menyebar ada yang jadi akar tunjang. Yang ketiga sering banjir, karena memang daerah rawa dan tidak dipelihara jadi airnya meluap," tandasnya