Oleh : Helmi Adam
Keputusan MK melahirkan babak baru, Persaingan merebut hati rakyat, karena image yang dibangun sangat kuat tentang kecurangan. Apalagi narasi yang dibangun semakin tajam, mulai dari Matinya keadilan hingga tidak adanya ucapan selamat untuk yang menang. Pada akhirnya menimbulkan benih benih sakit hati yang mendalam. Padahal sudah waktunya memberhentikan narasi narasi yang menyakitkan. Bahkan sudah waktunya pemerintah membebaskan seluruh tahanan “politik” dari tuduhan-tuduhan yang sia - sia. Memupuk dendam antar anak bangsa Bukanlah penyelesaian, tapi yang harus dibangun adalah persaudaraan, perdamaian, bukan hanya formalitas ucapan tokoh, tapi harus diejawantahkan menjadi rekonsiliasi total.
Tadinya saya berfikir MK, akan mengambil jalan tengah dengan pemilu ulang, Untuk menghentikan pertikaian. dan mengganti KPU, serta mengangkat KPU baru oleh DPR. Ternyata diluar dugaan saya, semua permohonan ditolak dan menyerahkan bola ke bawaslu, sedangkan di bawaslu telah berakhir masa sengketanya. Itu sama saja menolak semuanya. dan jalan rekonsiliasi totalpun makin berat saja.
Rekonsiliasi total yang dimaksudkan bukan hanya antara Prabowo dan Jokowi saja, tetapi semua elemen bangsa, termasuk Partai Politik, Kader, Simpatisan dan masyarakat semua golongan. Jangan sampai rekonsiliasi dilakukan setengah setengah. Karena jika dilakukan setengah-setengah, maka akan ada pihak yang diuntungkan. Kita akan membahas beberapa skema rekonsiliasi :
Skema I Jika rekonsiliasi dilakukan hanya dengan PAN, maka hampir bisa dipastikan suara PAN akan menurun seperti PPP di pemilu 2019 ini. Karena basis pemilih PAN rata-rata kaum pelajar, dan Muhammadiah, yang rata rata mereka adalah pemilih kritis, dan rasional. Dan masalah perpecahan tidak bisa diselesaikan. Malah bisa jadi, akan semakin tajam perbedaan, dan juga bisa jadi, akan ada banyak penangkapan terhadap aktivis politik, tokoh politik, dan agama. walaupun Amin Rais tidak mau rekonsiliasi, tapi Amin Rais bukan ketua atau Sekjen partai yang meanndatangani berkas di KPU, Sehingga secara administratif tidak kuat.
Skema II Jika Rekonsiliasi dilakukan hanya dengan Prabowo dalam hal ini, Gerindra. Maka hampir pasti yang diuntungkan adalah PKS. Walaupun Gerindra menjadi Koalisi yang nakal sekalipun, tetap akan menurunkan elektabilitas Gerindra laksana partai demokrat di pemilu 2019. Hal ini menyebabkan Gerindra di pemilu 2024, harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pemilu. Karena lunturnya kepercayaan, dan militansi emak-emak, yang sukarela membela Gerindra tanpa di bayar. Bahkan bisa dikatakan pemilu kali ini seperti pemilu era tahun1982, dimana ketika itu masyarakat gotong royong membela PPP. Sehingga nampaknya makin sulit terjadi, karena gerindra tidak akan mengorbankan konstituennya yang membelanya habis habis-an
Skema III Rekonsiliasi Dilakukan dengan melibatkan Gerindra, dan PKS maka akan timbul ketidakpercayaan pada partai yang ada. Dan hampir dapat dipastikan tokoh baru akan muncul. Yang paling mendapat peluang, jika hal ini terjadi, adalah Garbi, atau Gerakan Arah Indonesia baru, milik Fachri Hamzah Dkk. Dan bisa jadi, akan tumbuh Partai lain juga atau tokoh baru juga, yang mendapat tempat di masyarakat, seperti Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dll.
Skema IV Rekonsiliasi Total, Yang penting dalam rekonsiliasi Total adalah peran aktif pemerintah untuk menertibkan Buzzer buzzernya dan juga pendukungnya, jangan menambah luka lama. Yang kedua, adalah peran Intelejen dan kepolisian untuk bersikap netral, karena di era digital semua jadi transparan. Yang ketiga, adalah tokoh-tokoh oposisi, harus diajak duduk bareng untuk mengelola bangsa ke depan. Yang keempat, adalah menertibkan para Kadernya dimasing - masing partai. Dan yang kelima, adalah yang paling penting, yaitu ; mengajak para simpatisan dan sukarelawan masing masing, untuk bisa bersatu dalam kepentingan bangsa yang lebih besar. Jika ini jika semua ini dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan yang paling diuntungkan adalah RAKYAT INDONESIA…..
Tapi menurut saya, sinyal rekonsiliasi hanya terhenti pada skema I saja. Indikatornya bisa dilihat dari pidato prabowo yang belum mengakui kemenangan 01. Hal ini sebenarnya baik buat demokrasi, walaupun tidak tidak baik buat politisi yang sudah berharap banyak. Karena biarkan saja hal ini tejadi, toh,demokarsi membutuhkan cek and balance, sehingga tidak ada yang tidak diawasi. Jika semua bergabung maka yang akan rugi rakyat indonesia.
Lalu bagaimana nasib demokrat ?, hampir bisa dipastikan demokrat tidak bisa berkoalisi dengan Jokowi maupun prabowo. Karena sifat ketidaktegasanyalah yang membuât demokrat sulit diterima di keduanya. Apalagi melihat track recordnya selama ini. Lalu akan kah demokrat kembali mengatakan sebagai penyeimbang ?. Itupun sulit dipercaya rakyat, hal ini terbukti dari merosotnya suara demokrat di pemilu kali ini..
Semoga tulisan ini bisa mencerahkan kita semua demi kepentingan bangsa dan Negara.
