Oleh El Zahra Historia
Mentri BUMN Merombak direksi dan Komisaris BUMN, padahal perombakan direksi BUMN jelas-jelas melanggar perintah yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi melarang seluruh menteri Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan strategis termasuk merombak jajarannya, termasuk direksi perusahaan pelat merah. "Itu perintah. Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti. Mestinya begitu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019), yang dilansir Detik.com.
Hal ini mengundang pertanyaan siapakah Mentri BUMN ? sebegitu kuat kah, karena seharusnya setiap menteri Kabinet Kerja harus mematuhi instruksi langsung yang diberikan kepala negara. Termasuk dalam hal perombakan jabatan maupun direksi BUMN.
Sedikitnya ada lima BUMN yang akan menggelar RUPSLB yakni empat bank BUMN (tiga di antaranya bank BUKU IV dengan modal inti di atas Rp 30 triliun), dan satu perusahaan gas yang masuk di bawah kendali PT Pertamina (Persero) yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Keempatnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbkyang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbkpada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkpada 30 Agustus di Menara BNI.
Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
Hal diatas berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB.
Kalau kita melihat rekam Jejak mentri BUMN yang tidak bisa di Goyang oleh siapapun bahkan, dalam sidang paripurna DPR RI, sudah dua kali, diusulkan untuk dicopot, namun tetap bertahan, malah membuat keputusan yang melanggar perintah presiden pun berani.
Hal ini membuat banyak pertanyaan dari masyarakat, mempertanyakan sikap presiden yang seolah olah melakukan pembiaran atas prilaku mentri BUMN ini. Dari mulai kasus pelindo hingga melangggar intruksi presiden. Lalu Beranikah Presiden mencopot Mentri BUMN nya ?