Cerita tentang ribut-ribut TVRI, ternyata masih berlanjut. Adalah
Apni Jaya Putra (AJP) atau biasa dipanggil Apni, adalah Direktur Program dan Berita TVRI.
Apni merupakan tokoh sentral kisruh di TVRI. Modus AJP membeli program asing, berbiaya besar dengan alasan sebagai monster program untuk menaikkan rating. Selain itu, beberapa program dikerjasamakan dengan pihak PH atau staf dari luar TVRI.
Motivasi dibalik ini apa ya ?
Indikasinya ada sesuatu yang dimainkan dan pembuktiannya dapat mudah diketahui dengan Audit Forensik atau Audit PDTT (Audit dengan tujuan tertentu). Ada apa dibalik upaya Apni bertahan di TVRI?
Sebenarnya Apni takut kehilangan jabatannya, dan sepertinya ada yang disembunyikan. Agar modusnya tidak terbuka, di mana indikasinya bisa terjerat hukum, maka Apni melakukan perlawanan untuk melengserkan Dewas.
Secara internal, Apni dan Agil Samal melakukan provokasi, menggoreng isyu dan mencari dukungan internal. Sebagian pegawai mendukung Apni, karena ditekan akan dimutasi ke luar kota dan dilakukan provokasi terkait Tukin (tunjangan kinerja). Fakta yang didapat, sebagian orang yang menyegel ruangan Dewas mengaku dijanjikan diberi uang.
Secara eksternal, Apni menggunakan media sosial, berita online dan lobby. Aktifitas medsosnya sangat ofensif, nyinyir, narsis dan provokatof untuk agenda pribadinya. Agendanya agar dengan framing media, ada simpati publik dan tekanan politis untuk Dewas LPP TVRI mundur.
Berbagai cara diupayakan agar Apni kelihatan hebat berprestasi di TVRI dan bertahan di jabatannya. Sungguh naif dan ironi modusnya. Sebenarnya Apni sedang merusak dan merugikan lembaga TVRI.
Ada skenario yang disiapkan Apni ke depan. Sudah ada rencana, bila Apni mundur dari TVRI, akan membuat usaha bersama dengan Helmy Yahya dan beberapa loyalis dari TVRI seperti Agil Saal.
Jadi diakhir cerita, Apni sudah punya rencana menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Lembaga TVRI dan para pembela Apni, hanya akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan kecewa.
Mengapa Apni bertahan habis-habisan?
Faktanya, Apni sudah menerima 3 kali surat teguran dari Dewas. Selain itu, akibat Apni membeli program asing, TVRI mengalami hutang Anggaran Rp 30 Milyar lebih. Belum lagi aksi Apni menyewa alat, kontrak Production House dan out source produksi dengan crew dari luar TVRI.
Hal ini yang dikuatirkan Apni, bila terbuka dan terbukti dengan audit investigasi atau bedah kasus oleh yang berwenang akan membawa dampak negatif untuk Apni dan kroninya. Modusnya, ya seperti perumpamaan, “Maling teriak Maling”, dan pura-pura jadi pahlawan.
Agil Samal Aktor Gaduh TVRI
Dari hasil pantauan dan investigasi mBah Coco selama ini. Ada berbagai isu yang melanda TVRI, dalam beberapa bulan terakhir. Menarik untuk disimak, apa yang sebenarnya yang terjadi dan siapa aktornya. Ternyata, mBah Coco nemu, nama, yaitu Agil Samal yang mencuat diberbagai berita, dibalik Gaduh di TVRI. Agil sering mengatas namakan pegawai TVRI dalam berbagai berita dan provokasi di media sosial yang dilakukannya.
Sebagai operator lapangan muncul nama Agil Samal sebagai juru bicara. Bahkan Agil mengaku sebagai ketua presidium atau Komite Penyelamat TVRI. Agil dengan berani melakukan kebohongan publik dengan menyatakan didukung 4000 lebih pegawai TVRI. Pernyataan Agil langsung di counter wakil resmi dari karyawan. Memang tidak ada legitimasi, mandat dan dasar hukum yang jelas untuk membentuk komite dan menunjuk Agil sebagai ketua.
Komite Penyelamat TVRI itu illegal, tidak ada legal standing-nya, baik menurut UU No 32 dan PP No 13, mau pun aturan main PNS/ASN. Karena, aturan Perdewas TVRI itu, Lembaga Negara, bukan BUMN,,bukan kantor swasta ,bukan pula LSM, atau pun kantor Parpol.
Di TVRI itu, tidak boleh ada Serikat Pekerja, atau pun apa namanya kecuali KORPRI sebagai organisasi satu-satu nya yang sah. Versi mBah Coco, penunjukkan Agil sebagai Ketua Presidium itu, mandatnya dari siapa? Agil sudah mengumbar kebohongan ke publik melalui media massa. Dampaknya bisa dituntut secara pidana.karena telah melakukan saborase tugas Negara, yang bisa menyegel kantor itu (17 Januari 2020), hanya aparat penegak hukum.
Dalam hal ini, Agil Samal, ini bisa terkena sangsi pidana dengan tuduhan sbb : 1. Menghalang-halangi tugas Negara/sabotage (Dewas TVRI) dengan segel pintu. Yang punya hak menyegel, hanya polisi atau aparat penegak hukum. 2. Menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Melakukan kebohongan publik dan penyesatan fakta melalui media massa. 4. Melakukan fitnah/pencemaran nama baik terhadap Dewas TVRI (misalkan - Dewas akan mengkerdilkan TVRI, Dewas semena-mena, subyektif,Dewas akan menghambat tukin dll).
Bahkan, surat pernyataan kepada Dewas yang dibacakan Agil, 28 Februari 2020, tidak ada tanda tangan dan kop surat yang resmi. Sehingga surat ini, identik seperti surat kaleng tanpa legalitas yang jelas mewakili siapa. Ternyata Agil, hanya didampingi beberapa orang saja. Agil hanya mewakili segelintir orang pejabat struktural yang kuatir jabatannya digeser atau beberapa orang yang takut dimutasi jabatannya
Berikutnya, Agil dan tim gencar mencari dukungan dan mengajak pegawai TVRI melakukan demo besar yang direncanakan tanggal 11 Maret 2020. Agil rajin dengan berbagai cara melakukan provokasi, agar pegawai mengikuti gerakan mirip makar yang ingin melengserkan Dewas LPP TVRI. Lalu sebenarnya siapa Agil ini dan modusnya mau kemana?
Agil Samal, punya jabatan sebagai kepala seksi berita, sebelumnya kepala seksi program di TVRI. Agil punya rekam jejak biasa saja, tapi mempunyai kedekatan istimewa dengan Helmy Yahya, waktu sebagai dirut dan Apni Jaya Putra, Direktur Program dan Berita TVRI.
Agil dipercaya Apni untuk memproduksi program “Jelajah Kopi”, tahun 2018. Agil terbukti dari pemeriksaan BPK, kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan Agil mengembalikan uang lumayan besar. Hanya saja, Agil tidak ditindak, malah tambah disayang dan diberi jaminan, akan berkerja bersama dengan Helmy Yahya dan Apni, bila terpaksa keluar dari TVRI.
Agil menjadi loyalis berat, karena ada jaminan dan sesuatu yang dinikmati bersama. Peran Agil sebagai komandan provokator dan operator lapangan gerakan. Misalnya saat penyegelan ruang kerja Dewas dan beberapa aksi lainnya. Berdasarkan arahan Helmy Yahya dan Apni, dilakukan berbagai provokasi dan agitasi. Tujuannya jelas melengserkan Dewas, mengembalikan Helmy Yahya jadi Dirut, dan mempertahankan Apni sebegai Direktur
Program dan Berita TVRI.
Modusnya jelas terkait jabatan, kekuasaan dan penguasaan anggaran Program dan Berita TVRI, yang indikasinya bisa menghasilkan sesuatu. Segala cara dilakukan, modusnya berupa provokasi untuk perpecahan antar pegawai, politisasi isu Tukin (Tunjangan Kinerja), bisa dibayar dengan Helmy Yahya kembali jadi Dirut dan minta dukungan DPR, serta pihak pihak lainnya agar Dewas lengser.
Segelintir pegawai ada yang terpengaruh dengan isu penyelamatan TVRI. Agil pandai memutar balikan fakta, menggoreng isu dan melakukan framing ke internal mau pun ke media. Karena Agil di dukung dari Helmy Yahya dan beberapa kegiatan operasional dari TVRI, seperti Rapat Kerja digunakan untuk mobilisasi dukungan.
Kampanye TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dilakukan di berita online, media sosial termasuk Buzzer. Strategi penggalangan opini di media sosial, pemberitaan dan menebar lobby pengaruh politik Tantowi dan Helmy Yahya di DPR dan Pemerintahan gencar di tebar. Langkah hukum ke PTUN, malah ditunda dan belum dilakukan. Modusnya, diharapkan hanya dengan politisasi Dewas lebih mudah dilengserkan, daripada memakai jalur hukum.
Kenapa demikian?
Terbaca dan sudah dihitung oleh Helmy Yahya secara hukum positif melalui PTUN sulit menang, prosesnya lama dan biayanya cukup besar. Secara fakta hukum, terbukti ada indikasi pelanggaran aturan hukum dan indikasi merugikan lembaga. Sehingga secara hukum positif SK pemberhentian Helmy Yayha, sulit dibatalkan dan pemberhentian Dewas juga sulit dilakukan. Sayangnya, anggota Dewas tidak mau membeberkannya detail pelanggaran di media massa dengan alasan menjaga kehormatan lembaga TVRI.
Benang merahnya terlihat, Agil hanya operator yang mulai nekad dan habis-habisan, untuk memecah belah internal dan politisasi TVRI, ke eksternal dengan agenda kepentingan pribadi dan kelompoknya terkait jabatan dan materi. Karena posisi Apni, terancam dipecat dan Helmy Yayha sulit untuk kembali jadi Dirut LPP TVRI.
Siapa yang dikorbankan oleh Agil dan kroninya? Jawabnya, adalah internal TVRI yang pasti dirugikan, dengan situasi perpecahan dan provokasi. Banyak pegawai yang merasa tindakan Agil sudah keterlaluan. Termasuk upaya politisasi Tukin dan proses seleksi Dirut baru TVRI.
Dampaknya dapat menghambat realisasi pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk pegawai TVRI. Secara Eksternal citra lembaga TVRI, juga sangat dirugikan oleh provokasi Agil. Skenario akhir dan strategi Agil dan Apni sudah disiapkan. Yaitu, apa pun yang terjadi di TVRI, dipastikan mereka berdua, Apni dan Agil, akan aman dan melanjutkan bisnis bersama diluar TVRI. Ketika kubu Helmy Yahya dan Apni Jaya Putra akan lengser secepatnya.
Apni sudah janji, pasti akan mundur dari TVRI. Setelah demo 11 Maret 2020 nanti di Gedung TVRI, Agil dan Apni akan mengucapkan selamat tinggal TVRI dan pendukung loyalisnya dibiarkan kecewa. Hanya mimpi menang dan janji manis yang akan ditinggalkan. Sungguh ironis, Agil dan Apni akan kabur menyelamatkan dirinya. TVRI dan pendukung loyalnya akan mengenangnya sebagai pecundang yang egos.
Negara sudah ada aturan baku untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika memang Helmy Yahya ingin laporkan Dewas. Semua pihak, termasuk media massa, harus bijak menyikapi sengketa PTUN di TVRI. Jangan, hanya karena Helmy Yahya itu “public figure”, kemudian kasusnya ini jadi wadah “politicking” dan jadi komoditas media massa. Ingat bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Equality before the law, artinya Helmy Yahya tidak boleh diistimewakan, coy !!!
Sumber : FB Cocomeo